Gubernur Koster Laporkan Raperda Penyertaan Modal BPD Bali Rp445 Miliar ke Mendagri

Dirjen Otda Siap Proses

JAKARTA, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster melaksanakan pertemuan penting dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI Cheka Virgowansyah di Gedung F Kemendagri, Jakarta, Jumat (23/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut menjadi momentum strategis untuk melaporkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali sebesar Rp445 miliar setelah sebelumnya disetujui dalam Rapat Paripurna ke-26 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal tersebut merupakan langkah krusial untuk memperkokoh PT BPD Bali sebagai pilar utama perekonomian daerah. Dengan struktur permodalan yang semakin kuat, bank kebanggaan krama Bali itu diharapkan mampu bersaing secara sehat dengan bank-bank swasta nasional. “Saya pacu terus BPD Bali, karena BPD adalah pilar ekonomi daerah. Jangan sampai kalah dengan bank swasta,” tegas Gubernur Wayan Koster.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini turut memaparkan kinerja impresif PT BPD Bali yang sepanjang tahun 2025 berhasil membukukan laba sekitar Rp1,1 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sekaligus menempatkan BPD Bali sebagai salah satu bank pembangunan daerah terbaik di Indonesia, yang ditopang peningkatan aset, pendapatan bunga bersih, serta manajemen yang efisien dan profesional.

Baca juga :  Ditemukan Suara Sah Partai Politik dan Calon Tidak Sesuai di Bali

“Ini bukti bahwa BPD Bali dikelola dengan baik dan sehat. Karena itu, pemerintah daerah berkewajiban memperkuatnya agar makin berdaya saing dan berkontribusi besar bagi pembangunan Bali,” ujarnya.

Lebih jauh, Gubernur Wayan Koster menekankan bahwa penguatan sektor ekonomi Bali tidak pernah dilepaskan dari visi besar Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan pelestarian budaya. Dalam konteks tersebut, Peraturan Daerah (Perda) tentang Desa Adat menjadi salah satu kebijakan yang mendapat apresiasi tinggi dari Kemendagri karena dinilai berhasil mengimplementasikan mandat Undang-Undang Desa secara nyata di lapangan.

“Di Bali, desa adat menyatu dengan kehidupan masyarakat. Seperti di Tabanan, seluruh wilayahnya berbasis desa. Ikatan emosional dan sosialnya sangat kuat. Di sanalah local genius hidup dan diwariskan. Kalau ini hilang, tidak bisa dicari lagi di mana pun,” jelasnya.

Baca juga :  Catat Sejarah Baru, Bandara Ngurah Rai Resmi Layani Airbus A380

Menanggapi paparan tersebut, Dirjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah menyatakan kesiapan pihaknya menerima dan memproses laporan Raperda penambahan penyertaan modal BPD Bali sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga memberikan pujian tinggi terhadap Provinsi Bali yang mampu merawat dan memajukan kebudayaan tanpa harus memperoleh status maupun insentif keistimewaan khusus. “Bali tidak mendapat insentif keistimewaan, tetapi kebudayaannya justru maju dan lestari. Aktivitas budaya hidup dan menjadi adat yang dijalankan sehari-hari. Ini luar biasa,” ujar Cheka Virgowansyah.

Menurutnya, keberhasilan Bali dalam menjaga keaslian adat dan tradisi justru menjadi daya tarik utama bagi pariwisata dunia. Wisatawan mancanegara maupun nusantara datang ke Pulau Dewata bukan untuk mencari pusat perbelanjaan modern, melainkan menyaksikan langsung upacara adat serta kearifan lokal yang autentik.

Baca juga :  Komisi I DPRD Bali Minta Bea Cukai Transparan Soal Pemusnahan Barang Hasil Penindakan

“Local genius itu mahal. Wisatawan tidak mau melihat mall bangunan modern bertingkat, mereka ingin melihat budaya, upacara adat, dan kearifan lokal setempat. Ini yang harus dijaga,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Dirjen Otda Kemendagri membuka peluang kerja sama antardaerah agar wilayah lain di Indonesia dapat belajar dari praktik baik pelestarian budaya di Bali. Secara khusus, Cheka Virgowansyah menyoroti keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesehatan Tradisional Bali yang dinilainya sangat unggul dan berpotensi direplikasi oleh daerah lain.

“Ini contoh konkret bagaimana kearifan lokal bisa dilembagakan dan dikembangkan. Daerah lain yang punya kekhasan serupa bisa belajar dari Bali,” tambahnya.

Pengakuan pemerintah pusat atas kekuatan ekonomi PT BPD Bali sekaligus keteguhan dalam merawat jati diri budaya membuktikan ketepatan arah kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster. Sinergi harmonis antara Pemprov Bali dan Kemendagri RI diharapkan terus mempercepat terwujudnya pembangunan Bali yang mandiri, berdaya saing, serta menyejahterakan krama Bali secara berkelanjutan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button