Komisi I DPRD Bali Minta Bea Cukai Transparan Soal Pemusnahan Barang Hasil Penindakan

Rakor dengan Bea Cukai

DENPASAR, MataDewata.com | Komisi I DPRD Provinsi Bali meminta jajaran Bea Cukai memperkuat transparansi dalam pengelolaan hingga pemusnahan barang hasil penindakan agar tidak memicu pertanyaan publik. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama Bea Cukai di Denpasar, Rabu (2/9/2026), sebagai tindak lanjut kunjungan kerja dewan sebelumnya.

Ketua Komisi I DPRD Bali I Nyoman Budi Utama menilai karakteristik Bali sebagai destinasi pariwisata internasional dengan lalu lintas penerbangan tinggi membuat potensi pelanggaran kepabeanan dan cukai wajib diawasi secara terbuka. Ia menegaskan pelibatan DPRD dan lintas lembaga bukan untuk mencampuri kewenangan Bea Cukai, melainkan memastikan seluruh proses berjalan akuntabel sesuai aturan.

Baca juga :  PJ. Gubernur Bali Gelar Rapat Pembahasan Strategi Kabupaten/Kota untuk TPS3R/TPST

“Kami mohon dalam proses dan pemusnahan itu, kami dilibatkan kembali. Jangan sampai menimbulkan kecurigaan, baik dari kami maupun dari masyarakat,” tegas Budi Utama.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bali I Wayan Tagel Winarta secara khusus menyoroti kepastian data barang penindakan yang bernilai ekonomi tinggi, terutama angka 19.142 botol yang muncul dalam pembahasan. Mantan Ketua DPRD Kabupaten Gianyar ini menekankan perlunya akurasi informasi publik serta kesesuaian antara data forum resmi, kondisi faktual di lapangan, dan dasar hukum pemusnahannya.

Baca juga :  Bupati Satria Tinjau dan Serahkan Bantuan untuk Korban Kebakaran di Desa Negari Klungkung

“Betulkah 19.000 itu akan dimusnahkan? Atau hanya sekadar simulasi? Artinya, kalau ada 19.000, cukup yang 5.000 saja dimusnahkan?” ujar Tagel.

Melalui sinergi pengawasan yang berkelanjutan antarinstansi, Komisi I DPRD Bali berharap pengelolaan barang hasil penindakan Bea Cukai, baik melalui pemanfaatan yang sah secara hukum maupun pemusnahan, dapat berlangsung tertib dan terbuka. Keterbukaan data tersebut dinilai krusial guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola barang sitaan negara. Dp-MD

Baca juga :  Putu Murdiana Ingatkan Netralitas ASN Jelang Pemilu

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button