DPRD Bali Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Diskriminasi
Vila Ilegal di Kawasan Hutan Buleleng Disegel

BULELENG, MataDewata.com | Indikasi pelanggaran tata ruang kembali mencuat di wilayah Bali Utara. Sebuah bangunan vila di Banjar Dinas Goris Kemiri, Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, disegel aparat melalui pemasangan Pol PP Line setelah diduga berdiri tanpa izin resmi di dalam kawasan hutan desa.
Kasus ini pertama kali terungkap dalam inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali pada 13 Oktober 2025 lalu.
Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti secara berkesinambungan oleh Komisi I DPRD Bali melalui kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Buleleng, Jumat (27/3/2026), guna memperdalam dugaan pelanggaran perizinan maupun tata ruang.
Dalam forum tersebut, Ketua Pansus TRAP sekaligus Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., menegaskan bahwa hasil penelusuran ke dinas terkait memastikan bangunan vila tersebut tidak mengantongi izin apa pun. Izin pembangunan memang tidak dapat diterbitkan karena lokasi berdiri berada di dalam kawasan hutan.
Selain itu, dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR/BKKPR) secara tegas menyatakan kawasan tersebut tidak diperuntukkan bagi kegiatan pendirian bangunan. Status kawasan hutan melarang keras aktivitas pembangunan permanen, terlebih dengan penggunaan material beton.
“Di kawasan itu tidak boleh ada pembangunan beton. Fungsinya harus tetap sebagai hutan,” tegas I Made Supartha.
Ia menambahkan, pelanggaran ini tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga berpotensi memicu dampak ekologis serius seperti gangguan keseimbangan ekosistem, degradasi lingkungan, hingga risiko bencana.
Supartha menyoroti luas kawasan hutan di Buleleng yang mencapai sekitar 7.799 hektare tersebar di Desa Pejarakan, Sumberklampok, dan Sumberkima yang wajib dijaga ketat dari berbagai bentuk perambahan.
“Kita tidak bicara kepentingan sempit. Kita bicara menjaga ekosistem agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, bencana, bahkan korban jiwa,” ujarnya.
Atas temuan terbaru yang menguatkan ketiadaan izin tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali bersama Komisi I berencana merekomendasikan langkah tegas dalam laporan akhir yang dijadwalkan disampaikan pada awal April 2026 kepada Pimpinan DPRD Bali dan Gubernur Bali.
Jika sebelumnya tindakan masih sebatas penyegelan sementara, arah kebijakan kini mengarah pada penutupan permanen, pembongkaran total bangunan yang melanggar, serta pemulihan fungsi kawasan hutan seperti kondisi semula.
Tak hanya itu, DPRD Bali juga menyoroti dugaan keterlibatan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab atas aktivitas ilegal tersebut, termasuk mengevaluasi menyeluruh peran Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) hingga potensi pencabutan kewenangan dan proses penegakan hukum.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Pansus TRAP, Dr. Somvir, menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan konsisten tanpa pandang bulu antara masyarakat kecil dan pelaku usaha bermodal besar.
“Kalau ini melanggar dan harus dibongkar, maka aturan yang sama juga harus berlaku untuk semua. Jangan sampai masyarakat kecil ditindak, sementara yang besar dibiarkan,” katanya.
Senada dengan hal itu, Anggota Komisi I DPRD Bali, Nyoman Budiutama, S.H., menegaskan bahwa setiap pelanggaran tata ruang dan kawasan hutan harus berujung pada kepastian sanksi. “Kalau memang terbukti ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi, baik sanksi administratif, denda, hingga pidana,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Bali, Nyoman Oka Antara, S.H., mengingatkan dampak fatal pembangunan berbasis beton di wilayah ketinggian maupun kawasan resapan air yang dapat memicu banjir bandang di wilayah hilir, sebagaimana yang sempat terjadi di Panjer, Padang Griya, serta sejumlah titik di Denpasar dan Tabanan.
“Kalau bangunan besar berdiri di atas, daya serap air berkurang. Air akan mengalir deras ke bawah, dan masyarakat di hilir yang akan menerima dampaknya. Jangan tunggu ada korban baru bergerak. Pengawasan harus dilakukan sejak awal,” tegasnya.
Anggota Komisi I DPRD Bali lainnya, Gede Harja Astawa, S.H., turut mendesak adanya kepastian status hukum atas bangunan yang telah disegel agar tidak terkatung-katung. “Sudah cukup lama sejak penghentian itu dilakukan, tetapi belum ada kepastian. Apakah dilanjutkan atau dihentikan permanen, ini yang harus ditegaskan,” ucapnya.
Penegasan juga disampaikan Ketut Rochineng, S.H., M.H., yang menekankan bahwa langkah DPRD Bali bukan untuk menghambat iklim investasi maupun ekonomi warga, melainkan menjaga keseimbangan ekologis. “Tujuan kami bukan melarang masyarakat sejahtera, justru memastikan kesejahteraan itu tidak dibayar mahal dengan kerusakan lingkungan,” tandasnya.
Sebagai payung hukum, pelanggaran fungsi hutan diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021.
Regulasi tersebut mengancam pelaku perusakan maupun pembangunan ilegal di kawasan hutan dengan pidana penjara minimal 1 tahun hingga maksimal 10 tahun serta denda Rp1 miliar hingga Rp10 miliar, termasuk sanksi pidana bagi pejabat yang terbukti lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dp-MD



