Kasus Kekerasan Anak di Bali Masih Tinggi, Ketua PUSPA Dorong Penguatan Kabupaten Layak Anak di Tabanan
Dinsos P3A Bali dan Forum PUSPA Perkuat Sinergi Lintas Sektor

TABANAN, MataDewata.com | Tingginya angka kasus kekerasan serta berbagai persoalan yang menimpa anak di Provinsi Bali menjadi perhatian serius berbagai pihak. Kondisi tersebut mendorong penguatan komitmen lintas sektor guna mempercepat terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).
Ketua Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta menegaskan pentingnya langkah konkret tersebut dalam kegiatan Sosialisasi Penguatan Kabupaten/Kota Layak Anak yang digelar di Kabupaten Tabanan, Kamis (26/3/2026).
Kegiatan yang merupakan bagian dari Subkegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi multipihak.
Dalam pemaparannya, Ny. Seniasih Giri Prasta menyampaikan bahwa tingginya kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari kekerasan seksual, eksploitasi, hingga penelantaran, membuktikan bahwa perlindungan anak wajib ditempatkan sebagai prioritas bersama.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya edukasi kepada anak mengenai perlindungan diri, termasuk pemahaman batasan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain, serta krusialnya peran keluarga dalam membangun lingkungan yang aman dan sehat bagi tumbuh kembang anak.
Menurutnya, Forum PUSPA hadir sebagai ruang kolaborasi yang menyatukan unsur pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media, dan akademisi dalam memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak secara berkelanjutan. Selain kekerasan, sejumlah tantangan lain turut menjadi sorotan, di antaranya praktik perkawinan anak, keterbatasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, hingga dampak media sosial yang kian kompleks terhadap psikologis anak.
Melalui sosialisasi ini, seluruh elemen diharapkan meningkatkan komitmen dan peran aktif dalam mendukung terwujudnya KLA, khususnya di Kabupaten Tabanan.
βPenguatan Kabupaten Layak Anak bukan hanya program, tetapi gerakan bersama. Melindungi anak adalah tanggung jawab kita semua,β tegas Seniasih Giri Prasta.
Acara tersebut turut diisi penyampaian materi strategis dari para narasumber terkait. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Tabanan memaparkan peran serta komitmen pemerintah daerah dalam merealisasikan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bali menekankan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah guna menjamin keberlanjutan implementasi kebijakan KLA. Hp-MD



