Bukti Komitmen Berantas Kecurangan JKN, Pemprov Bali Borong Tiga Penghargaan Anti Kecurangan Tahun 2026
Sekda Dewa Made Indra Raih Tokoh Inspiratif, Bali Sabet Dua Predikat Terbaik Pertama di Ajang INAHAFF 2026

JAKARTA, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali membuktikan komitmen kuatnya dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan dengan memborong tiga penghargaan sekaligus pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 yang digelar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam forum tersebut, Bali dinobatkan sebagai Terbaik 1 kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik, Terbaik 1 kategori Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Terbaik, serta mengantarkan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si., meraih penghargaan kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik.
Pengendalian kecurangan menjadi bagian krusial dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan, sehingga sejak awal penyelenggaraan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan bahwa berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia, sehingga besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.
Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan bahwa praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial, melainkan penguatan upaya pencegahan turut berperan menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.
Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA) sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan. INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama agar pengendalian kecurangan dalam Program JKN berjalan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Pejabat Pengganti Sementara (Pps.) Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari, menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut terbangunnya sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.
Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri, melainkan memerlukan keterlibatan regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil untuk membangun sistem yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan agar tidak ada satu pun masyarakat yang menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.
Menurutnya, salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN serta mencegah BPJS Kesehatan dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.
“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.
Ia menegaskan bahwa sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu, sehingga sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.
Dalam ajang INAHAFF 2026 tersebut, penghargaan diberikan kepada pihak-pihak yang telah berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026. Untuk kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik diraih oleh Ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si., dan Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan, Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.
Pada kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik, peringkat Terbaik 1 diraih Kabupaten Purbalingga, Terbaik 2 Kota Medan, dan Terbaik 3 Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik, Terbaik 1 berhasil diraih Provinsi Bali, disusul Terbaik 2 Provinsi Riau, dan Terbaik 3 Provinsi Jawa Barat.
Selanjutnya, pada kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik, Terbaik 1 diraih Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik 2 Kabupaten Karawang, dan Terbaik 3 Kabupaten Sukabumi. Adapun untuk kategori Pemerintah Provinsi dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik, Terbaik 1 sukses diraih Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Terbaik 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jt-MD



