BI Dorong Pertumbuhan Inklusif di ISEF 2026, Diperkuat Inovasi UMKM Hijau Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Rangkaian ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, pada 14 Oktober 2026, dilanjutkan dengan penyelenggaraan Business Deals Ceremony Pembiayaan dan Perdagangan Syariah oleh Bank Indonesia pada 16 Oktober 2026.

Kegiatan strategis ini memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, saat membuka Seremoni Kesepakatan Bisnis di ajang ISEF ke-13 Tahun 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) pada Jumat, 16 Oktober 2026, menyampaikan bahwa akses modal menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing industri halal.

Penguatan pembiayaan syariah yang terhubung langsung dengan sektor riil sangat penting agar ekonomi syariah mampu berkontribusi besar terhadap pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) 2025/2026, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dalam ekosistem ekonomi syariah secara keseluruhan (peringkat pertama untuk modest fashion, peringkat ketiga untuk makanan halal serta media dan rekreasi, serta peringkat keempat untuk farmasi dan kosmetik).

Perluasan akses pembiayaan yang inovatif dan sesuai kebutuhan usaha di sektor-sektor tersebut sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing industri halal nasional.

Solikin menekankan tiga prioritas utama pengembangan pembiayaan syariah: perluasan akses sektor unggulan, inklusi keuangan syariah bagi UMKM, serta sinergi lintas otoritas, industri keuangan, dan pelaku usaha.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Dewan Komisioner OJK/pejabat terkait, Dian Ediana Rae, memaparkan bahwa hingga Agustus 2026, pembiayaan perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 11,61% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp748,7 triliun dengan rasio Non-Performing Financing (NPF) gross.

Tetap terjaga di level aman 2,3%. Kinerja positif ini menjadi peluang emas untuk memperluas pembiayaan bagi industri halal agar para pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat meningkatkan kualitas produk, kapasitas usaha, dan jangkauan pasar yang lebih luas.

Sebagai implementasi nyata program SAPA SYARIAH (Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah) serta program PINISI (Percepatan Intermediasi Indonesia dan Percepatan Intermediasi Nasional) 2026, seremoni ini berhasil mengonsolidasikan total komitmen kesepakatan mencapai Rp27,43 triliun. Komitmen tersebut mencakup berbagai instrumen strategis, antara lain:

Pembiayaan Proyek Strategis: Sebesar Rp19,40 triliun yang meliputi Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) syariah, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), dan mikro perumahan.

Pasar Uang & Valas Syariah: Sekitar Rp5,32 triliun berupa Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah (SIPA), lindung nilai (hedging), dan Sharia Restricted Investment Account (SRIA).

Pembiayaan Korporasi Halal: Mencapai lebih dari Rp2,2 triliun.

Letter of Intent (LoI): Kerja sama perdagangan antara UMKM dengan pembeli senilai sekitar Rp9,78 miliar.

Pembiayaan UMKM & Startup Halal: Sebesar Rp499,75 miliar.

Blended Finance & Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS): Senilai Rp4,45 miliar.

Semangat penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional juga tercermin dari langkah nyata di daerah, salah satunya melalui partisipasi aktif Bank Indonesia Provinsi Bali dalam rangkaian ISEF ke-13 Tahun 2026 di Jakarta.

Atas komitmen kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Bali mendapatkan apresiasi membanggakan dari Departemen Ekonomi & Keuangan Syariah (DEKS) atas keberhasilan implementasi praktik bisnis hijau melalui Program Inovasi UMKM Hijau Bali Tahun 2026.

Program ini dinilai sangat selaras dengan visi pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif serta berkelanjutan.

Sebagai bentuk penghargaan sekaligus percontohan bagi Kantor Perwakilan Dalam Negeri Bank Indonesia lainnya, UMKM hijau binaan KPwBI Provinsi Bali, yaitu DINZ Handmade Bali, mendapatkan fasilitas showcasing khusus untuk menampilkan seluruh produk hasil pengolahan limbah produksi menjadi produk baru yang bernilai komersial tinggi.

UMKM DINZ Handmade Bali sukses mengaplikasikan pewarna alami dalam setiap produknya serta berkolaborasi bersama UMKM binaan KPwBI Provinsi Bali lainnya dalam mengolah limbah produksi menjadi barang bernilai jual tinggi. Selain itu, UMKM DINZ Handmade juga secara aktif memberdayakan kelompok wanita lokal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja baru.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Achris Sarwani, menegaskan komitmen penuh pihaknya dalam mengawal keberlanjutan program tersebut. “Ke depan, KPwBI Provinsi Bali akan senantiasa mendorong percepatan pengembangan ekosistem UMKM hijau di Provinsi Bali dalam menjaga pertumbuhan ekonomi Bali yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Achris Sarwani. Drm-MD