DPRD Tabanan Gelar Rapat Paripurna

TABANAN, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pidato sambutan Bupati Tabanan untuk masa jabatan 2025-2030, Senin (3/3/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa dan dihadiri sejumlah pejabat penting daerah.

Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Bupati I Made Dirga, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala perangkat daerah, pimpinan instansi vertikal, BUMD serta awak media dan tamu undangan lainnya.

Dalam pidatonya, Bupati Komang Sanjaya menyampaikan apresiasi dan rasa syukur atas dukungan masyarakat yang kembali mempercayakan kepemimpinan Tabanan kepada dirinya bersama Wakil Bupati I Made Dirga. Ia menyebut pelantikan serentak kepala daerah oleh Presiden RI di Istana Merdeka pada 20 Februari 2025 sebagai momen bersejarah.

“Ini adalah peristiwa luar biasa yang pertama kali terjadi dalam sejarah republik ini. Pelantikan serentak kepala daerah oleh Presiden secara langsung menjadi simbol kuatnya demokrasi dan semangat persatuan bangsa. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Tabanan atas amanat yang telah diberikan kepada kami,” ucap Sanjaya.

Dalam arahannya, Sanjaya kembali menegaskan visi pembangunan lima tahun ke depan melalui tema “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan pendekatan Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam kerangka Bali Era Baru, menuju Tabanan Era Baru: Aman, Unggul, Madani (AUM).

Ia menyebutkan, program pembangunan yang akan dijalankan tidak hanya kelanjutan dari periode sebelumnya, melainkan juga merupakan lompatan besar demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan merata.

Tiga pilar strategis akan menjadi fokus pembangunan Tabanan, yakni: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi berbasis kerakyatan; Pemerintahan yang bersih, transparan dan melayani; Serta Pembangunan yang berakar pada budaya dan kearifan lokal.
“Kita akan perkuat ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDes dan BUMD sebagai penggerak ekonomi lokal. Petani, nelayan, serta pelaku UMKM harus menjadi pusat perhatian agar pertumbuhan ekonomi benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Sanjaya.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi demi pelayanan publik yang efisien, serta pelestarian budaya lokal sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. “Kami ingin memastikan tidak ada birokrasi yang menghambat masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi semangat dalam setiap langkah pemerintahan,” pungkasnya. Dt-MD