DPRD Bali Setujui Raperda Perubahan Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah Menjadi Perda
Dewan Sampaikan Empat Rekomendasi Strategis

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi Peraturan Daerah. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bali yang digelar di Denpasar, Senin (18/5/2026).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi dua wakil ketua masing-masing Wayan Disel Astawa dan Ida Komang Kresna Budi serta dihadiri mayoritas anggota dewan.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Gubernur (Wagub) Bali, Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra beserta jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Saat membuka persidangan, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya memaparkan rangkaian agenda rapat paripurna yang diawali dengan pembacaan laporan dewan terhadap hasil pembahasan Raperda, dilanjutkan pengambilan sikap atau keputusan dewan, dan ditutup dengan penyampaian pendapat akhir kepala daerah.
Laporan hasil pembahasan DPRD Bali terhadap Raperda tersebut dibacakan oleh Anggota DPRD Bali, Nyoman Budiutama. Ia menyampaikan bahwa secara keseluruhan, struktur dan anatomi Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 telah selaras dengan sistematika maupun substansi perda induk serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Ranperda ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta ketentuan teknis di bidang kesehatan, pajak daerah, dan retribusi daerah,” tegasnya.
Dalam rangka menyempurnakan regulasi tersebut, Tim Pembahas Raperda memberikan sejumlah masukan strategis agar pemerintah daerah terus melakukan inovasi dan terobosan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan serta optimalisasi objek retribusi yang ada.
Upaya tersebut harus ditopang peningkatan mutu layanan, sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta sarana dan infrastruktur yang memadai.
Pada sektor kesehatan, Nyoman Budiutama menekankan pentingnya pelayanan rumah sakit yang profesional, ramah, nyaman bagi pasien, serta didukung digitalisasi alat kesehatan dan standardisasi layanan. Khusus untuk Rumah Sakit Dharma Yadnya yang baru bergabung, dewan meminta agar segera dilakukan kepastian status aset serta penyesuaian sarana dan prasarana penunjang.
Gubernur Bali juga didorong terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar aset RS Dharma Yadnya segera dihibahkan kepada Pemprov Bali, mengingat surat Gubernur tertanggal 20 Januari 2025 hingga kini belum memperoleh tanggapan.
Selain itu, dalam pengembangan layanan Instalasi Rawat Intensif Terpadu (IRIT) pada RSUD Bali Mandara, diperlukan peningkatan sarana prasarana, penataan ruang pelayanan yang lebih efektif dan efisien, serta penguatan kapasitas layanan guna menjamin keselamatan pasien dan mutu rujukan tingkat lanjut di Pulau Dewata.
Pada sektor kebudayaan, objek retribusi seperti Museum Perjuangan Rakyat Bali (Bajra Sandhi), Museum Bali, dan Museum Le Mayeur diminta segera melakukan pembenahan fisik, digitalisasi, perawatan gedung, serta peningkatan kualitas SDM agar kembali berkontribusi optimal terhadap PAD.
Sementara pada bidang pendidikan, olahraga, dan sarana kepemudaan, Pemprov Bali didorong melakukan pembenahan infrastruktur olahraga, termasuk GOR Lila Bhuana, melalui penyusunan master plan yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
Dewan juga memandang perlunya penyesuaian terhadap tren olahraga masa kini seperti padel, futsal, mini golf, dan cabang olahraga lainnya yang berpotensi menjadi objek retribusi baru. Di sektor kelautan yang menjadi kewenangan provinsi, potensi wisata bahari seperti water sport, diving, snorkeling, hingga pelayanan tambat kapal laut dinilai masih sangat besar untuk dioptimalkan.
Pemerintah didorong berinvestasi pada pembangunan entry office serta pengadaan boat patroli yang dilengkapi ambulans laut guna menjamin keselamatan wisatawan dan pemandu di kawasan Nusa Penida, Lembongan, Ceningan, Pemuteran kawasan Pulau Menjangan, Amed, serta Tulamben.
DPRD Bali juga mendorong pengkajian objek retribusi baru mengikuti perkembangan pariwisata, seperti pengelolaan danau, sungai, air terjun, tubing, dan objek wisata tirta lainnya. Hasil kajian penetapan objek retribusi baru maupun penyesuaian tarifnya disarankan dituangkan dalam lampiran Peraturan Gubernur (Pergub) bukan di dalam lampiran Perda agar pemerintah daerah dapat merespons laju inflasi maupun dinamika ekonomi secara cepat tanpa harus menempuh proses revisi Perda yang memakan waktu.
“Dalam prasyarat meningkatkan pendapatan retribusi daerah, kami mendorong keberanian pemerintah untuk berinovasi dalam berinvestasi yang disertai dengan peningkatan SDM, pelayanan, tata kelola objek, dan upgrade teknologi sesuai perkembangan yang terjadi, agar tidak tertinggal jauh dengan pesaing pada objek yang sama di daerah lain bahkan dengan luar negeri sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan sebagaimana target perencanaan yang diharapkan,” tegas Budiutama.
Menutup laporannya, DPRD Provinsi Bali menyampaikan empat poin rekomendasi kepada Pemprov Bali. Pertama, segera melakukan standardisasi pelayanan dan penyesuaian tarif pada RS Dharma Yadnya berbasis layanan profesional dan digital.
Kedua, mengintensifkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota dalam mengkaji dan memetakan potensi objek retribusi baru sesuai kewenangan provinsi. Ketiga, mempercepat inovasi investasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara mandiri untuk memperkuat PAD sesuai visi Ekonomi Kerthi Bali. Keempat, memperkuat kompetensi SDM yang visioner di bidang kelautan guna mendukung pengembangan potensi bahari Bali.
Usai membacakan laporan tersebut, Nyoman Budiutama menyerahkan dokumen hasil pembahasan dewan kepada Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya. Persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah persetujuan Raperda menjadi Perda oleh Wakil Ketua I DPRD Bali, Wayan Disel Astawa, dan diakhiri dengan penyampaian pendapat akhir pemerintah oleh Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta. Dp-MD



