Gubernur Koster Minta Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali Kembangkan Pertanian dan Peternakan
Perkokoh Kemandirian Pangan Pulau Dewata

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen memperkuat regulasi dan infrastruktur bagi Koperasi Bina Usaha Kerthi Bali di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Langkah strategis tersebut ditegaskan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima audiensi pengurus koperasi multipihak itu di Jayasabha, Denpasar, Jumat (16/1/2026).
Kebijakan ini sekaligus mempertegas arah pembangunan ekonomi Pulau Dewata berbasis kearifan lokal sesuai konsep Ekonomi Kerthi Bali. “Koperasi harus menjadi penggerak utama ekonomi Bali yang berbasis potensi lokal. Produk pertanian, peternakan, dan seluruh turunannya harus menjadi kekuatan utama kita,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Gubernur Bali dua periode ini mengarahkan koperasi agar fokus menggarap sektor pertanian dan peternakan sebagai pilar ketahanan pangan daerah. Pada sektor peternakan babi, pengembangan dilakukan melalui pemurnian plasma nutfah babi lokal Bali serta budidaya babi ras untuk memenuhi pasar luas.
Sementara di sektor pertanian, Pemprov Bali mendorong komoditas unggulan padi Sudaji yang memiliki masa panen singkat sekitar 105 hari dengan produktivitas tinggi.
Gubernur Koster juga meminta setiap produk asli Bali dikemas dengan identitas dan branding yang kuat. Selain itu, potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pangan yang jumlahnya melimpah harus ditata secara serius agar mampu bersaing di tingkat nasional.
“UMKM pangan kita ini kecil-kecil, tetapi banyak. Kalau ditata dengan baik, bisa kita dorong agar bergaung di level nasional,” ujarnya.
“Kita ingin ekonomi Bali tumbuh kuat, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai lokal, koperasi, dan kebersamaan. Inilah Ekonomi Kerthi Bali,” pungkas Gubernur Koster.
Terobosan penguatan kelembagaan koperasi ini menjadi benteng utama Gubernur Wayan Koster dalam melindungi perekonomian rakyat dari dominasi kapitalisme yang tidak berkeadilan. Sinergi regulasi pemerintah dan pengelolaan potensi lokal yang terencana diyakini mampu mewujudkan kemandirian pangan serta kesejahteraan krama Bali secara berkelanjutan. Hp-MD



