Apresiasi Kinerja Pansus TRAP DPRD Bali, Gubernur Koster Sebut Langkah Perlindungan DTW Jatiluwih Sudah Bagus dan Bijak

Perkuat Tata Ruang serta Kesejahteraan Petani

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi kinerja Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam menjaga kelestarian Daya Tarik Wisata (DTW) Jatiluwih.

Langkah strategis tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk melindungi status Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO. Gubernur Koster memandang pendekatan yang dilakukan jajaran dewan bersama pemerintah daerah dan masyarakat setempat sudah sangat tepat.

β€œSudah ada kesepakatan di sana, menurut saya pansus kerja sudah bagus, sudah bijak. Telah bertemu dengan Pemkab Tabanan dan juga warga, semua sudah sepakat,” kata Gubernur Wayan Koster di Denpasar, baru-baru ini.

Baca juga :  Pemkab Badung Laksanakan Sosialisasi Implementasi Katalog Elektronik Versi 6

Sebelumnya, Pansus TRAP DPRD Bali telah menggelar rapat dengar pendapat dan menerbitkan rekomendasi penting di Kantor DPRD Bali pada Kamis (8/1/2026). Rekomendasi tersebut mencakup pengendalian dan perlindungan subak serta penguatan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dalam tata ruang.

Selain itu, dewan juga mendorong penerapan moratorium izin pembangunan di kawasan lahan subak agar fungsi ekologisnya tetap terjaga. Pansus TRAP turut menekankan agar tata kelola DTW Jatiluwih dijalankan secara tertib, transparan, dan berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan petani. Rapat evaluasi tersebut melibatkan Ketua DPRD Tabanan, Sekda Tabanan, serta organisasi perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov Bali dan Pemkab Tabanan.

Baca juga :  Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo, Pemprov Bali dan Kementerian Gelar Aksi Bersih Pantai di Badung

Pertemuan itu juga dihadiri pengelola DTW Jatiluwih, bendesa adat Jatiluwih, perbekel, serta pekaseh subak. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha menjelaskan bahwa seluruh rekomendasi tersebut bertujuan mengantisipasi risiko pencabutan status WBD UNESCO.

Langkah perlindungan ini sekaligus memastikan keseimbangan konservasi lingkungan, tatanan sosial, dan perekonomian warga lokal. Sinergi lintas lembaga diharapkan memperkuat pengawasan pemanfaatan ruang di kawasan penyangga pertanian Bali.

Baca juga :  Baliho Ganjar-Mahfud di Bumi Mekepung Dirusak

Dukungan penuh Gubernur Bali Wayan Koster terhadap langkah perlindungan kawasan subak ini mempertegas konsistensi implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kolaborasi harmonis antara eksekutif, legislatif, dan krama adat diyakini mampu menjaga kelestarian warisan budaya dunia sekaligus menjamin kesejahteraan petani secara berkelanjutan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button