Gubernur Wayan Koster Dorong Penguatan Permodalan BPD Bali Menuju KBMI
Sampaikan Penjelasan Raperda di Rapat Paripurna ke-21

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan penjelasan resmi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Bali tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) sebesar Rp445 miliar dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (14/1/2026).
Langkah visioner Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster tersebut merupakan komitmen strategis untuk menjaga keberlanjutan perekonomian daerah sekaligus memperkokoh peran bank kebanggaan krama Bali sebagai mitra utama pembangunan.
“Kita menyadari bahwa tantangan ekonomi ke depan semakin dinamis, seiring dengan konsolidasi industri perbankan nasional berbasis Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti. Dalam konteks tersebut, penguatan permodalan Bank BPD Bali bukan semata-mata keputusan bisnis, melainkan langkah strategis agar bank daerah kita tetap kuat, berdaya saing, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha di Bali,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Gubernur Koster memaparkan bahwa berdasarkan hasil kajian investasi, tambahan penyertaan modal daerah tersebut terdiri atas penyertaan modal uang sebesar Rp300 miliar serta pemindahtanganan barang milik daerah berupa inbreng aset tanah senilai Rp145 miliar yang telah dinilai secara independen sesuai ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah.
Dukungan permodalan ini bertumpu pada kinerja Bank BPD Bali yang terus menunjukkan kondisi sehat, baik dari sisi profitabilitas, kualitas aset, maupun likuiditas, sehingga mampu memperluas pembiayaan sektor produktif khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), mengoptimalkan layanan keuangan pemerintah daerah, serta mempercepat transformasi digital yang efisien dan akuntabel.
“Skema penyertaan modal ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat struktur permodalan bank dan mempercepat pemenuhan ambang modal inti menuju KBMI, tetapi juga untuk menjaga rasio kecukupan modal dan ketahanan risiko di tengah peningkatan kebutuhan pembiayaan daerah,” jelas Gubernur Bali dua periode tersebut.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali berkomitmen menjalankan seluruh tahapan penyertaan modal secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik.
Melalui dukungan dan persetujuan DPRD Provinsi Bali dalam pembahasan Raperda ini, penguatan kapabilitas Bank BPD Bali di bawah arahan Gubernur Wayan Koster diharapkan semakin mengakselerasi kemandirian ekonomi kerakyatan serta pembangunan Pulau Dewata yang berkelanjutan. Hp-MD



