Sekda Bali Ajak Seluruh Pemda Perkuat Pencegahan Korupsi, APIP Didorong Jadi Pengawas Strategis

DENPASAR, MataDewata.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota se-Bali memperkokoh komitmen pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penegasan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah Daerah se-Bali Tahun 2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (12/11/2026).

Dalam arahannya, Dewa Made Indra mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang secara berkelanjutan memberikan pendampingan dan supervisi bagi jajaran pemda di Bali. Ia mengingatkan seluruh aparatur agar menjadikan sinergi tersebut sebagai aksi nyata dalam mencegah potensi penyalahgunaan kewenangan.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, saya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan KPK karena secara berkelanjutan melakukan pendampingan dan supervisi kepada kita semua dalam rangka orkestrasi penguatan tata kelola pemerintahan untuk menuju pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Jangan ada yang sampai keluar jalur dan bermasalah secara hukum. Mari kita lakukan aksi nyata untuk mencegah semua hal yang berpotensi menimbulkan tindakan melawan hukum,” tegas Dewa Made Indra.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Kasatgas Korsup) Wilayah V.2 KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda, secara tajam menyoroti tiga area strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi di lingkungan pemda, yakni perencanaan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, penganggaran belanja hibah, serta pengadaan barang dan jasa.

Nurul menegaskan bahwa pengawasan APIP pada ketiga sektor tersebut tidak boleh sekadar terpaku pada pemenuhan persyaratan administratif, melainkan harus mampu mendeteksi anomali, konflik kepentingan, pengaturan penyedia, hingga penggelembungan harga.

Tindak lanjut pengawasan pun wajib diwujudkan melalui rekomendasi konkret, termasuk koreksi anggaran pada tahun anggaran 2026 dan 2027, sehingga pencegahan korupsi tidak hanya mengejar capaian angka Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) semata.

Senada dengan hal tersebut, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP Provinsi Bali, Rustam, menekankan urgensi transformasi APIP dari pola pengawasan administratif menuju pengawasan strategis berbasis risiko sesuai Peraturan BPKP Nomor 6 Tahun 2025.

Mengingat capaian kapabilitas APIP se-Bali pada 2025 masih berada di Level 2 (Terstruktur) dan tidak dilakukan evaluasi pada 2026, periode pembinaan hingga Desember 2026 diminta untuk dimaksimalkan inspektorat daerah, mulai dari penyusunan daftar risiko (risk register) hingga penguatan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), guna menghadapi evaluasi kapabilitas pada 2027 mendatang.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yudawan Roswinardo, menegaskan posisi APIP sebagai garda terdepan pemerintahan daerah yang bersih dan akuntabel melalui penguatan independensi kelembagaan, pemenuhan sumber daya manusia, serta dukungan anggaran.

Melalui sinergi erat antara KPK, Inspektorat Jenderal Kemendagri, BPKP, dan inspektorat daerah, APIP diharapkan mampu berfungsi sebagai sistem peringatan dini (early warning system) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan di Bali yang transparan dan berintegritas. Hp-MD