Gubernur Koster Ajak Sinergi Lintas Sektor Cegah Peredaran Narkoba di Bali, Kuatkan Pengawasan Berbasis Desa Adat

DENPASAR, MataDewata.com | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berkomitmen memperkokoh program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Pulau Dewata. Gubernur Bali, Wayan Koster menekankan bahwa upaya pemberantasan narkotika sangat krusial demi menjaga citra Bali sebagai destinasi pariwisata dunia agar senantiasa aman dan nyaman dikunjungi wisatawan.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini saat menerima kunjungan Anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi dan I Wayan Sudirta di Rumah Jabatan Gubernur Bali Jayasabha, Denpasar, Minggu (12/4/2026) siang.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Bali dua periode itu mendorong penguatan sistem pencegahan berbasis desa adat melalui penyusunan pararem antinarkoba sebagai instrumen perlindungan berbasis kearifan lokal. Langkah ini dinilai strategis untuk membangun benteng sosial dari tingkat akar rumput sekaligus memperkuat peran desa adat dalam deteksi dini penyalahgunaan narkotika di lingkungan masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama penanganan narkoba di Bali dengan melibatkan pemerintah daerah, Badan Narkotika Nasional (BNN), aparat penegak hukum, hingga komponen masyarakat adat. Sinergi tersebut diarahkan guna melindungi generasi muda serta masyarakat Bali dari ancaman bahaya narkoba, sekaligus mewujudkan Pulau Dewata yang aman dan berdaya saing global.
“Pentingnya sinergi dan kerja sama dalam menangani ancaman narkoba yang serius ini. Penanganan dengan rehabilitasi juga sangat penting,” ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Aboe Bakar Al-Habsyi menyampaikan keprihatinannya atas tren kasus penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat di Tanah Air. Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Bali dinilai kerap menjadi sasaran pintu masuk peredaran barang terlarang tersebut.
Politisi yang aktif mengawal isu pemberantasan narkotika di parlemen itu menekankan bahwa peredaran gelap narkoba bukan sekadar persoalan penegakan hukum semata, melainkan ancaman serius bagi masa depan bangsa. Ia pun menggarisbawahi urgensi sinergi antara BNN, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam memerangi narkoba di Bali.
“Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia sangat penting untuk melindungi masyarakat dari ancaman serius ini. Kolaborasi sangat penting, baik BNN, penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan Kepala BNN Provinsi (BNNP) Bali, Budi Sajidin. Ia mendorong pembentukan pusat rehabilitasi terpadu milik pemerintah daerah, penguatan tim terpadu lintas instansi, serta penerapan kebijakan dekriminalisasi dan depenalisasi bagi penyalahguna murni agar diarahkan menuju jalur rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu.
Budi Sajidin turut menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan pararem khusus pencegahan peredaran narkoba di seluruh desa adat se-Bali, seraya meyakini bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal merupakan benteng pertahanan yang efektif untuk menyelamatkan generasi muda Pulau Dewata. Hp-MD



