Perkuat Perputaran Produk Lokal dari Hulu ke Hilir, Gubernur Wayan Koster Dorong Penerapan Ekonomi Kerthi Bali

Ekonomi Lokal Bergerak, Bali Berdikari dan Berdaulat Pangan

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa pergerakan ekonomi lokal menjadi kunci utama agar Pulau Dewata mampu berdikari secara ekonomi sekaligus berdaulat di bidang pangan. Fondasi tersebut diwujudkan melalui penerapan konsep Ekonomi Kerthi Bali secara konsisten.

Penegasan ini disampaikan Gubernur Koster saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Denpasar, Selasa (10/2/2026).

Menurut Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai kearifan lokal warisan leluhur. Implementasinya wajib berjalan selaras dari hulu hingga hilir.

“Di hulu kita di pemerintahan membuat regulasi yang memihak kepada IKM/Koperasi lokal sebagai penggerak perekonomian Bali, di hilir juga dipastikan bahwa IKM/Koperasi juga menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat yang membeli juga benar-benar produk lokal. Karena perputaran ekonomi di Bali itulah yang akan membuat ekonomi Bali bisa berdikari,” tegasnya.

Baca juga :  Provinsi Bali dan Kota Denpasar Menerima Satya JKN Awards 2026

Oleh karena itu, Gubernur Koster menekankan pentingnya mengintegrasikan kebijakan makro dengan penguatan ekonomi mikro. Pelaku UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diberdayakan sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.

“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan secara sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur jebolan ITB ini memaparkan kinerja ekonomi Bali yang menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan mencapai 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sedangkan terendah berada di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.

Sementara itu, secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mengalami deflasi sebesar 0,34 persen yang menandakan tekanan harga relatif terkendali.

Baca juga :  Menyelamatkan Jiwa Terracotta Pejaten, Asa I Made Danu Mengubah Limbah Jadi Inovasi ‘Abu Teko’

Capaian tersebut dinilai sebagai buah kerja kumulatif seluruh pelaku ekonomi di Bali, mulai dari pemerintah daerah hingga tingkat desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif.

Terkait pengendalian inflasi, Gubernur Koster menyoroti sektor pangan yang masih menjadi penyumbang utama tekanan harga. Karena itu, kedaulatan pangan terus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, dan kelancaran distribusi.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga konsisten menggerakkan pasar domestik lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali.

Regulasi ini terbukti menghidupkan perekonomian perajin dan pedagang lokal, salah satunya melalui penggunaan kain endek Bali. Ditopang stabilitas politik, keamanan, dan sosial, Bali berhasil masuk jajaran lima besar provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, dengan kontribusi sektor pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB.

Baca juga :  Aman dan Kondusif, Pj Gubernur Mahendra Jaya Ungkap Kondisi Bali di Malam Pergantian Tahun pada Kapolri dan Panglima TNI secara Daring

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menjelaskan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap terkendali dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Namun, ia mengingatkan adanya peningkatan gejolak harga pada sejumlah komoditas pangan strategis.

Ia mendorong penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, sekaligus mengapresiasi percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui TP2DD.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa, menegaskan eratnya kaitan pengendalian inflasi dengan kedaulatan pangan daerah.

Komoditas seperti beras, cabai, bawang, dan produk hortikultura masih mendominasi tekanan harga. Bapanas pun mendorong penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta kerja sama antardaerah yang melibatkan pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha menjelang hari besar keagamaan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button