Hadiri Rakor Bersama Wali Kota Jaya Negara, Gubernur Koster Tekankan Gotong Royong Wujudkan Bali Bersih Sampah
Tenggat Sampah Organik Tuntas 31 Maret 2026

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster meminta seluruh kepala desa dan lurah se-Kota Denpasar mempercepat implementasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS). Penegasan tersebut disampaikan dalam arahannya pada rapat koordinasi di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Denpasar, Senin (9/3/2026) pagi.
Menurut Gubernur Koster, penanganan sampah dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, produsen, maupun pelaku usaha. Penanganan yang tidak tepat berisiko memicu dampak negatif terhadap kesehatan, lingkungan, hingga perekonomian daerah.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan oleh jasa swakelola, pengolahan, hingga penegakan sanksi hukum secara konsisten agar menimbulkan efek jera.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini memaparkan bahwa secara regulasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar sebenarnya sudah sangat memadai, bahkan kebijakan Pemkot Denpasar dinilai paling lengkap dibandingkan kabupaten lain di Bali.
Sejak periode pertama menjabat, ia telah menerbitkan Pergub Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai, disusul Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber, serta Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah guna menjaga kesucian alam Bali sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Untuk larangan penggunaan sedotan plastik sudah berjalan dengan bagus, tapi untuk penggunaan tas kresek masih banyak terjadi terlebih di pasar tradisional. Kalau di pasar modern sudah bagus dan sudah dilaksanakan dengan baik. Dulu Pergub Nomor 47 Tahun 2019 mau digenjot, tiba-tiba tahun 2020 terjadi Covid-19 sehingga tidak bisa dijalankan maksimal, lalu tahun 2023 periode pertama saya selesai,” jelasnya.
Gubernur Koster menegaskan bahwa pengelolaan sampah organik wajib tuntas di sumbernya paling lambat 31 Maret 2026, baik di tingkat rumah tangga, kawasan perumahan, sektor pariwisata, maupun desa/kelurahan dan desa adat. Langkah ini sangat mendesak mengingat kasus TPA Suwung telah naik ke tahap penyidikan dan mulai April 2026 hanya diperbolehkan menerima sampah anorganik atau residu sesuai penegasan Menteri Lingkungan Hidup RI, Hanif Faisol Nurofiq.
“Jangan sampai kepala daerah menjadi tersangka. Kita tidak ingin ada yang jadi tersangka, kan? Ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus siap menyelesaikan permasalahan sampah sesuai target yang telah ditentukan. Mari kita meneguhkan komitmen bergotong royong melindungi alam Bali demi generasi yang akan datang,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam laporannya menyatakan kesiapan jajaran Pemkot Denpasar untuk segera menuntaskan persoalan sampah tersebut.
Upaya ini diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah yang merujuk pada Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011, serta ditindaklanjuti dengan penerbitan Instruksi Wali Kota Denpasar Nomor 100.3.4.3/1/HK Tahun 2026 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah. Hp-MD



