Terima Audiensi Kepala BPS Bali, Gubernur Koster Siapkan Dukungan Penuh Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Siapkan Dukungan Penuh Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menerima audiensi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Jumat (6/2/2026). Pertemuan ini membahas capaian indikator sosial ekonomi Bali tahun 2025.
Selain itu, kedua pihak juga mematangkan sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai basis perencanaan pembangunan Bali ke depan.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menegaskan pentingnya data statistik yang akurat. Data tersebut harus menjadi rujukan utama dalam menjalankan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.
“Data dari BPS ini sangat penting. Ini menjadi rujukan utama kita dalam merancang program pembangunan Bali agar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi kesejahteraan krama Bali,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Dalam paparannya, Kepala BPS Bali mencatat ekonomi Bali sepanjang 2025 tumbuh sebesar 5,82 persen (c-to-c). Angka ini merupakan yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir dan melampaui pertumbuhan nasional sebesar 5,11 persen. Kinerja positif ini turut ditopang 6,94 juta kunjungan wisatawan mancanegara serta lebih dari 26,6 juta perjalanan wisatawan nusantara.
Dari sisi kesejahteraan, tingkat kemiskinan Bali pada September 2025 tercatat terendah secara nasional di angka 3,42 persen atau 160,09 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 juga menjadi yang terendah di Indonesia sebesar 1,45 persen, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 80,53 di peringkat kelima nasional. Namun, BPS memproyeksikan jumlah penduduk Bali mencapai puncaknya pada 2046 sekitar 4,75 juta jiwa, lalu melandai hingga berpotensi tumbuh negatif pada 2045-2050.
Merespons data tersebut, Gubernur Koster menginstruksikan jajaran perangkat daerah bergerak cepat memetakan sisa rumah tangga miskin secara detail. “Kepala dinas sosial, PMD, dan perangkat daerah lain harus keroyokan. Target kita jelas, kemiskinan harus terus turun dan menuju nol di Bali,” ujarnya. Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja menggelar bursa kerja (job fair) berskala besar untuk menyerap lulusan SMK dan perguruan tinggi.
Guna memutus rantai kemiskinan antargenerasi, Pemprov Bali telah menjalankan program “Satu Keluarga Satu Sarjana” sejak Agustus 2025. Program ini menyasar 1.450 mahasiswa kurang mampu di 26 hingga 28 perguruan tinggi dengan pembiayaan kuliah penuh serta bantuan biaya hidup Rp1,2 juta hingga Rp1,4 juta per bulan.
Selain itu, mulai 2026 Pemprov Bali memberlakukan penuh Program Insentif Nyoman dan Ketut bagi anak ketiga dan keempat. Insentif ini mencakup perawatan ibu hamil, bantuan pangan, sekolah gratis PAUD–SMA, hingga jaminan kuliah demi menjaga struktur demografi dan kelestarian nama khas Bali.
Pada akhir pertemuan, Gubernur Koster menyatakan kesiapan penuh mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Dukungan tersebut meliputi penerbitan surat edaran, sosialisasi, pencanangan tingkat provinsi, hingga pendataan perdana oleh Gubernur. Sensus ini diharapkan memperkuat basis data transformasi ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru di Pulau Dewata. Hp-MD



