DPRD Bali Kawal Ketat Pengawasan Bea Cukai Ngurah Rai

BADUNG, MataDewata.com | Komisi I DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Selasa (4/8/2026).

Sidak yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I I Dewa Nyoman Rai, S.H., didampingi anggota Dr. Somvir dan Zulfikar serta disambut Kepala Seksi Kepatuhan Internal KPPBC I Gusti Ngurah Rai Hasmi R. Karim tersebut bertujuan memastikan pengelolaan barang kena cukai ilegal berjalan sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dalam peninjauan langsung ke gudang penyimpanan barang bukti, rombongan dewan memeriksa berbagai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) atau minuman beralkohol sitaan yang seluruhnya dipastikan masih utuh dan terdokumentasi.

Dewa Nyoman Rai mengaku sempat terkejut menemukan sejumlah minuman beralkohol premium bernilai ekonomi fantastis, di antaranya merek The Macallan seharga puluhan juta hingga Rp30 juta per botol serta The Yamazaki yang ditaksir mencapai Rp160 juta per botol.

“Melihat langsung barang-barang dengan nilai yang sangat tinggi ini membuat kami semakin yakin bahwa pengawasannya harus benar-benar maksimal. Barang sitaan harus tetap utuh, tercatat dengan baik, dan penyelesaiannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kami akan terus mengawal proses ini hingga tuntas agar masyarakat mengetahui bahwa semuanya berjalan secara transparan dan akuntabel,” tegas Dewa Nyoman Rai sembari memastikan tidak ditemukan indikasi konspirasi dalam pengelolaan barang sitaan tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Bali Dr. Somvir memberikan perhatian khusus terhadap pengamanan ketat barang bukti bernilai ratusan juta rupiah itu agar tidak bocor selama proses hukum berlangsung. Ia mengungkapkan bahwa dugaan atau isu mengenai barang sitaan yang kembali beredar di masyarakat tidak terbukti setelah melihat langsung kondisi gudang serta mendengar penjelasan terbuka dari pihak Bea Cukai.

“Minuman beralkohol ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Kami ingin memastikan penyelesaiannya benar-benar sesuai prosedur. Jangan sampai ada penyalahgunaan atau bahkan beredar kembali untuk kepentingan tertentu,” terang Dr. Somvir seraya menegaskan penyelesaian barang bukti wajib mengikuti ketentuan setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Melalui sidak ini, Komisi I DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk terus mengawal fungsi pengawasan terhadap seluruh instansi penegak hukum, khususnya terkait penanganan barang kena cukai ilegal. Tata kelola barang sitaan yang akuntabel, transparan, dan patuh regulasi diharapkan mampu menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara. Bd-MD