DPRD Tabanan Bahas Strategi Pemda Tingkatkan PAD hingga Rp1 Triliun

TABANAN, MataDewata.com | Kuatkan strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tabanan menggelar rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membahas rancangan KUA-PPAS RAPBD Induk 2026 di ruang rapat pleno DPRD, Kamis (2/10/2025).

Hadir dari pihak eksekutif Ketua TAPD sekaligus Sekda Tabanan I Gede Susila. Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Tabanan, I Nyoman Arnawa bersama jajaran Banggar ini fokus pada pembahasan strategi peningkatan pendapatan daerah, menyusul adanya penurunan dana transfer pusat yang mencapai Rp101,475 miliar.

Nyoman Arnawa menegaskan, pihaknya ingin mengetahui langkah eksekutif dalam menutupi kekurangan dana tersebut. Menurutnya, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tabanan 2026 ditetapkan naik sekitar 18 persen menjadi Rp879 miliar lebih. “Kami berharap target PAD bisa ditingkatkan secara bertahap,” harapnya.

“Saya mendorong agar PAD Tabanan mampu menembus Rp1 triliun pada 2026,” imnuih Nyoman Arnawa sembari menyampaikan terdapat beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan PAD. Diantaranya, penerapan sistem e-ticketing di tiga DTW unggulan Tabanan yakni Tanah Lot, Ulun Danu Beratan, dan Jatiluwih serta pemanfaatan aset daerah yang dinilai belum maksimal. “Selain itu, aset daerah seperti di Nyanyi, Beraban, yang disewa pihak swasta harus jelas kontribusinya untuk daerah. Begitu juga aset lain perlu dimaksimalkan,” imbuhnya.

Dukungan terkait rancangan atas rencana Pemkab Tabanan untuk mencontoh sistem e-ticketing yang sudah diterapkan di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, maupun di Kabupaten Gianyar. “Kalau itu bisa diterapkan, saya yakin target PAD Rp1 triliun bisa tercapai,” tambahnya.

Pada kesempatan sama Sekda Kabuaten Tabanan, I Gede Susila membenarkan adanya penurunan dana transfer pusat. Kendati demikian, pihaknya tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan sesuai rencana APBD 2026. Sembari menunggu kemungkinan adanya tambahan dana, seperti Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. “Kami tetap berpatokan pada program yang sudah disusun, sembari melihat peluang adanya bantuan lain,” jelasnya. Dt-MD