Sekda Dewa Indra Hadiri Audiensi Penguatan Implementasi Digitalisasi Kartu Kesejahteraan
Pemprov Bali Siapkan Pendekatan Jemput Bola

DENPASAR, MataDewata.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra mewakili Gubernur Bali menghadiri audiensi penguatan implementasi kartu kesejahteraan dalam rangka uji coba digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif di Bali. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (2/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Provinsi Bali telah ditetapkan sebagai daerah percontohan (pilot project) pelaksanaan digitalisasi bantuan sosial dan kartu usaha produktif secara menyeluruh di tingkat provinsi.
Penetapan ini merupakan tindak lanjut arahan Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama pemerintah kabupaten/kota se-Bali pada 26 Februari 2026 lalu.
“Bali menjadi satu-satunya provinsi yang melaksanakan program ini secara terintegrasi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan kesiapan Bali dalam mendukung transformasi digital, khususnya untuk meningkatkan efektivitas dan ketepatan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, implementasi sistem digital sangat penting agar proses pendataan hingga penyaluran bantuan berjalan lebih transparan, akurat, akuntabel, dan tepat sasaran. Meski demikian, pemerintah tetap menjamin seluruh lapisan masyarakat terlayani dengan baik, termasuk menerapkan pendekatan jemput bola bagi warga yang belum memiliki akses teknologi digital.
Audiensi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber nasional yang memaparkan strategi serta dukungan pemerintah pusat, yakni Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan, Maliki, serta Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Cahyono Tri Birowo.
Usai pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan rapat teknis koordinasi dan diskusi tanya jawab guna mematangkan kesiapan pelaksanaan di tingkat daerah. “Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kami berharap implementasi digitalisasi kartu kesejahteraan dan kartu usaha produktif di Bali dapat berjalan optimal serta menjadi model bagi daerah lain,” tutupnya. Hp-MD



