Pansus TRAP DPRD Bali Tutup Vila Mewah di Kawasan Mangrove Buleleng

Berdiri di Atas Konservasi Mangrove TNBB

BULELENG, MataDewata.com | Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali yang dipimpin langsung oleh I Made Supartha bersama tim pansus melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan resor mewah Plataran, Kabupaten Buleleng, Selasa sore (28/4/2026).

Turut hadir dalam sidak tersebut Wakil Sekretaris Pansus Somvir, serta jajaran anggota yakni Ketut Rochineng, Nyoman Budiutama, Oka Antara, Dyah Setuti, Gusti Mahendra Jaya, bersama pihak Balai Kehutanan Bali Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait lainnya.

Dalam peninjauan lapangan tersebut, Pansus TRAP menemukan dugaan pelanggaran serius terhadap regulasi tata ruang dan perlindungan lingkungan hidup. Kawasan resor diketahui berdiri di dalam area Taman Nasional Bali Barat (TNBB) di atas lahan seluas kurang lebih 382 hektare dengan total 18 unit vila. Dari jumlah tersebut, sedikitnya lima unit vila mewah teridentifikasi dibangun langsung di atas zona konservasi mangrove.

Selain itu, tim pansus juga menemukan indikasi kuat adanya aktivitas penebangan mangrove, pemadatan lahan, serta pelanggaran terhadap batas garis sempadan pantai minimal sejauh 100 meter dari titik air pasang tertinggi.

Baca juga :  Teguh Dwi Nugroho: Tahun 2023 Alokasi Belanja Negara di Bali Rp21,87 Triliun Lebih

Menyikapi temuan pelanggaran tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali secara tegas merekomendasikan penghentian operasional serta penutupan sementara terhadap aktivitas beberapa vila mewah di kawasan tersebut hingga proses investigasi dan penegakan hukum dituntaskan secara menyeluruh.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, menegaskan bahwa nilai ekonomi dan investasi pariwisata tidak boleh mengorbankan kelestarian alam maupun kawasan konservasi yang dilindungi undang-undang.

“Kami menemukan vila mewah dengan tarif mencapai Rp13,5 juta per unit/malam, namun dibangun di atas kawasan mangrove yang dilindungi. Ini jelas pelanggaran serius. Tidak boleh ada kompromi terhadap perusakan kawasan konservasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti skala pemanfaatan lahan hutan negara oleh pihak pengelola yang sangat luas sehingga menuntut kepatuhan hukum yang mutlak.

Baca juga :  TP Posyandu Tabanan Ukir Prestasi di Tingkat Provinsi Bali, Raih Juara I Lomba Tim Pembina Posyandu 2026

“Luas lahan yang digunakan oleh manajemen Plataran mencapai kurang lebih 382 hektare hutan negara dan mangrove. Ini bukan skala kecil, sehingga tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan harus jauh lebih besar dan tidak boleh mengabaikan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Lebih lanjut, I Made Supartha mengingatkan bahwa regulasi daerah telah menggariskan perlindungan ketat terhadap ekosistem pesisir Bali. “Peraturan Daerah Provinsi Bali secara tegas mengamanatkan perlindungan alam Bali, termasuk kawasan pesisir dan mangrove. Setiap investasi wajib tunduk pada prinsip menjaga keseimbangan alam Bali sesuai regulasi daerah,” tandasnya.

Secara hukum, tindakan tersebut diduga melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah, antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali.

Baca juga :  Pemkab Badung Hijaukan Koridor Canggu Lewat Investasi Ekologis Menahan Laju Semenisasi

Selain itu, pelanggaran juga menyentuh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perlindungan Kawasan Pesisir, Perda Tata Ruang Nomor 2 Tahun 2023, Perda Arsitektur Bali Nomor 2 Tahun 2015, Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali, serta ketentuan sempadan pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi.

Atas pelanggaran tersebut, pelaku terancam sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar, serta sanksi administratif berupa pencabutan izin, penghentian kegiatan, hingga kewajiban rehabilitasi ekosistem mangrove.

Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan bahwa perlindungan alam Bali merupakan amanat konstitusional daerah yang tidak dapat ditawar. Mengingat temuan ini menambah daftar panjang dugaan pembabatan mangrove yang memicu risiko abrasi dan kerusakan habitat alami, Pansus TRAP mendesak seluruh instansi terkait segera mengambil langkah tegas, transparan, dan terukur demi menjaga keberlanjutan lingkungan Pulau Dewata. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button