Tentukan Realisasi TPP Berdasarkan Capaian Kerja, Gubernur Wayan Koster Pimpin Langsung Tim Evaluasi Akhir 2026

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan akan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kinerja setiap pejabat perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Langkah tersebut diambil agar kinerja seluruh perangkat daerah berjalan secara terbuka, terukur, tepat sasaran, serta dapat diketahui oleh publik.

Penegasan itu disampaikan Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini saat memberikan pengarahan kepada ribuan pejabat struktural birokrasi Bali terkait percepatan pelaksanaan program pembangunan daerah tahun 2026 berlandaskan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya (Art Center) Bali, Denpasar, Kamis (26/3/2026).

“Saya akan melakukan penilaian hasil kinerja pada akhir 2026. Saya akan buat tim untuk dilaksanakan secara objektif, dan saya pimpin langsung supaya yang dikerjakan terukur dan akan dievaluasi,” tegas Gubernur Koster.

Baca juga :  Puncak Peringatan Bulan Bung Karno di Kecamatan Denpasar Utara

Gubernur Bali dua periode ini menyatakan bahwa hasil evaluasi kinerja tersebut akan menjadi dasar penentuan kebijakan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Kebijakan ini dirancang sebagai instrumen pendorong agar seluruh jajaran perangkat daerah bekerja optimal dan berani keluar dari zona nyaman.

“Saya minta kerja baik, terukur, dan paling tidak tunjukkan komitmen dan niatnya. Kalau niat dan komitmen saja tak ada, apa yang mau diharapkan. Ini akan saya terapkan. TPP dibayar tergantung pencapaian kinerjanya, supaya jadi pendorong,” tandas Koster.

Menurutnya, pejabat yang menginginkan pencairan TPP sebesar 100 persen wajib membuktikan capaian kinerja yang unggul, mengingat ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik terus meningkat.

Baca juga :  HUT ke-68 Provinsi Bali, Ketua DPRD Bali Ajak Masyarakat Jaga Persatuan 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Koster turut mengevaluasi serta memberikan arahan khusus kepada sejumlah kepala dinas guna mengakselerasi program prioritas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disdikpora) Bali diminta mengawal ketat program Satu Keluarga Satu Sarjana sekaligus memperluas penggunaan Keyboard Aksara Bali di jenjang SD dan SMP.

Selanjutnya, Dinas Kesehatan didorong mempercepat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Bali Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Bali, memantapkan standar penyelenggaraan layanan kesehatan, serta menekan angka stunting hingga di bawah lima persen.

Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan diberikan tanggung jawab mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan, memantapkan sistem pertanian organik, serta menggenjot budidaya kelapa untuk memenuhi kebutuhan sarana upakara, bahan baku gula, hingga Arak Bali.

Baca juga :  Pemkab Gianyar Gelar Sosialisasi Cegah Eksploitasi Anak

Gubernur Koster juga menaruh perhatian khusus pada perluasan penanaman bawang putih guna mencukupi kebutuhan masyarakat Bali, sektor pariwisata, maupun peluang ekspor. Adapun Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (Disnaker ESDM) Provinsi Bali diminta lebih serius menggarap aplikasi pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali.

Di bidang energi bersih, Koster menginstruksikan intensifikasi pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, dan hotel, serta terus mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik di Pulau Dewata. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button