DPRD Bali Setujui Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun 2026

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran (TA) 2026 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-53 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Denpasar, Jumat (25/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi dua wakil ketua masing-masing Wayan Disel Astawa dan Komang Nova Sewi Putra, Sekretaris DPRD (Sekwan) Ketut Nayaka, serta dihadiri mayoritas anggota dewan.

Turut hadir Gubernur Bali Wayan Koster bersama jajaran pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, Tim Ahli, serta tamu undangan lainnya.

Persidangan tersebut mengagendakan tiga hal utama, yakni penyampaian Laporan Dewan terhadap Pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026, pengambilan sikap atau keputusan dewan, serta penyampaian pendapat akhir atau sambutan Gubernur Bali.

Laporan hasil pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana TA 2026 dibacakan oleh Ketua Tim Pembahas, I Gede Kusuma Putra. Politisi PDI Perjuangan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Buleleng tersebut menjelaskan bahwa terdapat sejumlah alasan dan argumentasi mendasar di balik penyusunan perubahan anggaran, salah satunya penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah yang sebelumnya ditetapkan dalam APBD Induk TA 2026.

Ia memaparkan, penyusunan APBD baik induk maupun perubahan pada hakikatnya bermuara pada besaran pembiayaan daerah bersih (pembiayaan netto) yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan.

Karena rancangan Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali TA 2026 didesain mengalami defisit sebesar Rp739 miliar lebih, maka diperlukan pembiayaan daerah netto dengan nilai yang setara.

Secara terperinci, dalam Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana TA 2026, Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp6,800 triliun lebih atau meningkat Rp141,042 miliar lebih dibandingkan APBD Induk 2026 yang ditetapkan sebesar Rp6,659 triliun lebih.

Sementara itu, Belanja Daerah direncanakan sebesar Rp7,539 triliun lebih atau naik Rp37,854 miliar lebih dari APBD Induk sebesar Rp7,501 triliun lebih. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp739,409 miliar lebih, turun Rp103,188 miliar lebih dibandingkan APBD Induk 2026 yang tercatat sebesar Rp842,597 miliar lebih.

Kusuma Putra melanjutkan, dengan rencana defisit sebesar Rp739,409 miliar lebih ditambah adanya pengeluaran pembiayaan sebesar Rp763,464 miliar lebih yang dialokasikan untuk penyertaan modal sebesar Rp520 miliar dan cicilan utang sebesar Rp243,464 miliar lebih maka diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,502 triliun lebih.

Penerimaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) TA 2025 sebesar Rp712,874 miliar lebih (audited) serta penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp790 miliar. “Dari perhitungan di atas, besarnya pembiayaan daerah netto adalah Rp739,409 miliar lebih besarnya sama dengan rencana defisit yang didapat dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,502 triliun lebih dikurangi pengeluaran pembiayaan Rp763,464 miliar lebih,” jelas I Gede Kusuma Putra.

Pada kesempatan yang sama, Kusuma Putra menyampaikan lima catatan rekomendasi strategis DPRD Bali kepada pihak eksekutif. Pertama, mengingat kebutuhan anggaran pembangunan yang terus meningkat setiap tahun, dewan mendorong Pemprov Bali terus menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru, termasuk mengoptimalkan pengelolaan seluruh aset daerah guna memperkuat kapasitas fiskal.

Dewan menekankan bahwa jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) tidak hanya harus dimiliki kepala daerah, melainkan juga wajib diterapkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar mampu berkontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

Kedua, dewan kembali mengingatkan serta mendorong Pemprov Bali melakukan kajian dan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) bagi desa adat dan subak. Mengingat setiap desa adat dan subak memiliki kemampuan serta beban yang berbeda, penyaluran dana sekitar Rp500 miliar per tahun tersebut dinilai perlu dirumuskan ulang agar terdistribusi secara lebih efektif dan berkeadilan, bukan sekadar dibagi sama rata.

Ketiga, mencermati tingkat kemiskinan di Bali yang berada di angka 3,42 persen dari total populasi sekitar 4,4 juta jiwa atau setara sekitar 150.000 jiwa penduduk miskin DPRD Bali meyakini jumlah masyarakat yang mampu dan berkecukupan jauh melampaui angka tersebut.

Oleh sebab itu, dewan mendorong Gubernur Bali beserta jajaran pejabat minimal eselon II serta seluruh anggota DPRD Bali menginisiasi gerakan bersama menjadi Bapak/Ibu Asuh Keluarga Miskin di Bali dengan turut melibatkan pemerintah kabupaten/kota.

Keempat, DPRD Bali mengingatkan kembali dan mendorong Pemprov Bali menetapkan target zero rumah tidak layak huni pada tahun 2029. Kelima, dewan mendorong Pemprov Bali agar lebih greget dan optimal dalam melaksanakan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali, mengingat masih banyak ditemukan pelanggaran di lapangan.

Usai pembacaan laporan hasil pembahasan tersebut, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya meminta persetujuan kepada segenap anggota dewan yang hadir, yang kemudian secara bulat menyetujui Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Rangkaian Rapat Paripurna Ke-53 tersebut selanjutnya ditutup dengan penyampaian sambutan atau pendapat akhir dari Gubernur Bali, Wayan Koster. Dp-MD