Sekda Dewa Indra Terima Opini Ombudsman RI atas Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025

DENPASAR, MataDewata.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menerima hasil opini Ombudsman RI terkait Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025. Dokumen evaluasi tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widianti, di Gedung Wiswasabha Pratama, Denpasar, Rabu (25/2/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ombudsman RI yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Menurutnya, penilaian ini menjadi instrumen penting untuk mendorong seluruh perangkat daerah semakin patuh terhadap standar pelayanan publik yang telah ditetapkan.

Baca juga :  Ny. Antari Jaya Negara Buka Pelatihan Banten Pulegembal Desa Dangin Puri Kangin

Selain memberikan nilai pengawasan, penerbitan opini oleh Ombudsman RI dinilai memperkuat fungsi evaluasi dengan pendekatan yang mendekati mekanisme Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia pun mengapresiasi langkah Ombudsman RI yang telah menjangkau hingga tingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta berharap cakupan penilaian dapat diperluas ke lebih banyak unit layanan lainnya pada masa mendatang.

Baca juga :  Wujud Syukur Lancarnya Karya Melaspas dan Ngenteg Linggih, Upacara Rsi Bojana Digelar di Pura Majapahit

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bali, Ni Nyoman Sri Widianti, berterima kasih atas komitmen Pemprov Bali dalam meningkatkan mutu layanan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa opini tahun 2025 merupakan transformasi dari penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Secara nasional, Ombudsman RI menilai 310 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sepanjang 2025, yang di Bali mencakup Pemprov Bali serta beberapa pemerintah kabupaten/kota seperti Denpasar, Badung, dan Karangasem.

Baca juga :  Pemkot Denpasar Dukung Sesetan Festival 2025 β€œSaktih Ekam Vividhatam”

Penilaian yang menitikberatkan pada pemenuhan 14 komponen standar pelayanan publik ini turut diserahkan kepada sejumlah unit layanan, di antaranya RSBM, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora), serta Panti Sosial Asuhan Anak Udyana Wiguna sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button