APBD Badung 2027 Disepakati Rp12,7 Triliun, Pembangunan Jalan Gatot Subroto-Canggu Mundur ke 2028

BADUNG, MataDewata.com | DPRD Kabupaten Badung bersama Pemerintah Kabupaten Badung menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 dengan total sebesar Rp12,705 triliun. Nilai ini berkurang dari rancangan awal sebesar Rp14,248 triliun setelah melalui serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Selain itu, DPRD dan Pemkab Badung juga menyepakati tiga Ranperda, yakni penyertaan modal kepada Perumda Air Minum Tirta Mangutama dan PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan Pertama DPRD Kabupaten Badung Tahun Sidang 2026–2027 yang dipimpin Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti dan dihadiri Bupati Badung beserta jajaran pemerintah daerah, bertempat di Ruang Sidang Utama Gosana Sekretariat DPRD Kabupaten Badung (Lantai III), Rabu (11/11/2026).

Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengungkapkan bahwa perubahan total RAPBD tersebut berkaitan dengan penyesuaian rencana pembiayaan daerah, termasuk rencana pinjaman yang sebelumnya diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur jalan. “Belanja kita di angka Rp14 triliun lebih, sekarang menjadi Rp12,7 triliun,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, rencana pembangunan jalan dari Gatot Subroto menuju Canggu belum dapat direalisasikan pada 2027 karena pertimbangan teknis. Menurutnya, apabila pinjaman tetap dilakukan sementara pembangunan belum bisa dilaksanakan, hal itu justru berpotensi menjadi pemborosan. Karena itu, pemerintah daerah memilih melanjutkan proses pembebasan lahan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan pekerjaan konstruksi direncanakan mulai 2028.

Baca juga :  Ketua DPR Anom Gumanti Apresiasi Bupati Badung Sampaikan LKPJ Tepat Waktu

Arnawa menyebutkan, pembangunan jalur tersebut direncanakan membentang dari Gatot Subroto-Canggu hingga Pelaga. Pembangunan infrastruktur ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendukung keberlanjutan pariwisata, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Ia juga menekankan pentingnya optimalisasi PAD agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga. Di sisi lain, perkembangan pariwisata dan investasi di Badung diharapkan dapat terus menjadi penopang pembangunan daerah.

Lebih lanjut, Arnawa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Badung yang telah mengikuti proses pembahasan hingga tercapai kesepakatan bersama.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah mencurahkan waktu, tenaga, serta pemikiran secara komprehensif,” ujarnya.

Ia menegaskan, berbagai masukan dan hasil pembahasan bersama akan menjadi bahan penyempurnaan RAPBD sebelum ditetapkan menjadi APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027.

Sebagai tindak lanjut persetujuan bersama, RAPBD 2027 akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tiga Ranperda lainnya akan diajukan untuk mendapatkan fasilitasi dari gubernur sebelum kembali disampaikan kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa persetujuan RAPBD 2027 merupakan hasil pembahasan bersama yang telah melalui tahapan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pembahasan RAPBD 2027 hingga mencapai tahap persetujuan telah berjalan dengan baik. Ia menegaskan, setiap tahapan telah dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dasar hukum yang berlaku.

Baca juga :  Puncak Piodalan Padmasana Puspem Gianyar, Bupati Mahayastra Hadiri Persembahyangan Bersama

“Jadi dari hasil pembahasan sampai pada tingkat memberikan persetujuan sekarang, kami sudah melaksanakan proses dan tahapan-tahapan dan sudah berjalan dengan baik tentu memperhatikan dan mempertimbangkan dengan dasar hukum yang kami sampaikan tadi,” ujar Anom usai memimpin Rapat Paripurna.

Ia juga menjelaskan, proses pembahasan telah dilaksanakan melalui sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian penjelasan Bupati pada 29 Oktober 2026, rapat fraksi pada 30 Oktober, penyampaian pemandangan umum fraksi pada 5 November, hingga jawaban pemerintah pada 9 November 2026. Pada tanggal yang sama, Badan Anggaran DPRD bersama TAPD juga menggelar rapat kerja untuk membahas RAPBD tersebut.

Anom turut mengingatkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa persetujuan bersama terhadap rancangan APBD dilakukan paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. Pembahasan juga mengacu pada PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, serta Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Setelah disepakati bersama, RAPBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi. Sementara tiga Ranperda lainnya akan diajukan untuk mendapatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi Bali.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan DPRD Badung, pendapatan daerah yang semula dirancang sebesar Rp11.634.722.053.183 bertambah menjadi Rp11.769.802.571.183. Pendapatan tersebut terdiri atas PAD yang meningkat dari Rp10.904.723.845.178 menjadi Rp10.971.787.595.178, serta pendapatan transfer yang naik dari Rp729.998.208.005 menjadi Rp798.014.976.005.

Baca juga :  Komisi IV DPRD Badung Bakal Panggil Manajemen RS Siloam, Pertanyakan Penolakan Pasien BPJS

Sementara itu, belanja daerah mengalami penurunan dari rancangan awal Rp13.379.086.523.923 menjadi Rp11.897.699.485.751. Pada komponen belanja, belanja operasi meningkat dari Rp7.009.193.884.288 menjadi Rp7.119.941.408.489. Sebaliknya, belanja modal turun dari Rp4.310.626.626.071 menjadi Rp2.763.909.959.651.

Belanja tidak terduga tetap sebesar Rp145.421.455.883, sedangkan belanja transfer berkurang dari Rp1.913.844.557.681 menjadi Rp1.868.426.661.728.

Perubahan juga terjadi pada pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan yang semula dirancang Rp2.614.248.087.124 berkurang menjadi Rp935.764.330.952. Pengeluaran pembiayaan turun dari Rp869.883.616.384 menjadi Rp807.867.416.384, sehingga pembiayaan netto menjadi Rp127.896.914.568.

Dengan perubahan tersebut, defisit belanja daerah yang semula mencapai Rp1.744.364.470.740 berkurang menjadi Rp127.896.914.568. Laporan hasil pembahasan juga mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan sebesar Rp0 atau nihil.

Secara keseluruhan, jumlah RAPBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2027 yang semula sebesar Rp14.248.970.140.307 berkurang menjadi Rp12.705.566.902.135.

Terkait tahapan selanjutnya, RAPBD 2027 akan terlebih dahulu menjalani evaluasi oleh Gubernur Bali sebelum diberlakukan mulai 1 Januari 2027. Sementara itu, tiga Ranperda lainnya akan diproses melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Bali.

“Selanjutnya mudah-mudahan setelah nanti 1 Januari APBD 2027 ini sudah bisa diberlakukan, tentu sebelumnya harus mendapatkan evaluasi dari Gubernur Bali. Dan tiga Ranperda lainnya akan mendapatkan fasilitasi dari Pemerintah Provinsi Bali,” ujarnya.

Ia berharap APBD 2027 yang telah disepakati tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung. “Astungkara, mudah-mudahan dengan APBD 2027 ini tentu yang sangat kami inginkan adalah mampu memberikan asas manfaat bagi masyarakat Badung,” pungkasnya. On-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button