DPRD Bali Dengarkan Jawaban Gubernur Terhadap PU Fraksi Terkait Dua Raperda
Pariwisata Berkualitas dan Pajak Daerah (Larangan Wisatawan Sewa Motor hingga Penataan Tarif RS Dharma Yadnya)

DENPASAR, MataDewata.com | Selain menyampaikan catatan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025, DPRD Provinsi Bali dalam Rapat Paripurna ke-35 di Denpasar, Jumat (24/4/2026), juga mengagendakan penyampaian jawaban pemerintah terhadap Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Kedua regulasi tersebut yakni Raperda tentang Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi tiga wakil ketua masing-masing Wayan Disel Astawa, Ida Gede Komang Kresna Budi, dan I Komang Nova Sewi Putra serta dihadiri mayoritas anggota dewan. Turut hadir mewakili Gubernur Bali, Wakil Gubernur (Wagub) Bali Nyoman Giri Prasta, didampingi pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan tamu undangan lainnya.
Dalam jawaban Gubernur Bali yang dibacakan Wagub Nyoman Giri Prasta terhadap rangkuman PU fraksi mengenai Raperda Tata Kelola Usaha Pariwisata Bali Berkualitas, pemerintah sependapat perlunya koordinasi terintegrasi dengan pemerintah kabupaten/kota guna mewujudkan sinergi penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi dengan RTRW/RDTR kabupaten/kota.
“Penggunaan diksi berkualitas dalam judul raperda merupakan implementasi dari Visi dan Misi Gubernur Bali periode 2025–2030, khususnya Misi ke-17 yaitu menyelenggarakan kepariwisataan Bali berbasis budaya, berkualitas, dan bermartabat,” ujar Wagub Giri Prasta.
Terkait pandangan bahwa pariwisata merupakan satu kesatuan ekosistem, pemerintah pada prinsipnya sependapat, namun penggunaan istilah usaha pariwisata merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pemerintah juga menegaskan bahwa asas kepastian hukum dan asas keadilan senantiasa menjiwai seluruh produk peraturan perundang-undangan.
Mengenai fenomena sport tourism dan wisata spiritual yang berkembang pesat, pemerintah menjelaskan bahwa meski belum memiliki nomenklatur tersendiri dalam regulasi kepariwisataan, kedua jenis wisata tersebut telah terakomodasi dalam berbagai kategori usaha pariwisata yang ada. Adapun rincian ciri-ciri pariwisata berkualitas dalam Pasal 65 Raperda ditegaskan bersifat akumulatif, bukan alternatif. Sementara dasar hukum KUHP Nasional telah tercakup dalam perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
“Sependapat, perlu kehati-hatian dalam penambahan sanksi adat sesuai dengan awig-awig desa adat setempat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Demikian pula untuk melakukan sinkronisasi sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisataan Budaya Bali serta menambahkan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 2 Tahun 2025,” paparnya.
Dalam Raperda tersebut, kebijakan pelarangan wisatawan menyewa sepeda motor dimaksudkan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta menekan pelanggaran dan risiko kecelakaan lalu lintas, sehingga wisatawan direkomendasikan menggunakan kendaraan roda empat yang memenuhi ketentuan. Selain itu, kewajiban menggunakan biro dan agen perjalanan resmi bertujuan menjamin keselamatan armada, perlindungan asuransi, dan menjaga citra pariwisata Bali, di mana rumusan sanksinya akan dibahas lebih lanjut bersama dewan.
Pemerintah juga memastikan keberpihakan terhadap kesejahteraan seniman telah diakomodasi dalam Pasal 35 ayat (2) Raperda yang mewajibkan pemberian imbalan jasa yang layak. Sementara itu, sungai, danau, waduk, dan bendungan tidak dimasukkan ke dalam kategori wisata tirta karena merupakan sumber mata air yang harus dilindungi dan disucikan dalam nilai-nilai budaya Bali.
Di sisi lingkungan dan tata kelola usaha, pemerintah sepakat memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai serta kewajiban pemilahan sampah berbasis sumber secara ketat bagi seluruh usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) Raperda. Lama tinggal (length of stay) turut dijadikan indikator wisatawan berkualitas karena berbanding lurus dengan jumlah belanja (spending) dan kemampuan finansial wisatawan, sedangkan kewajiban pelaku usaha bergabung dalam asosiasi ditujukan untuk mempermudah pembinaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban.
Selanjutnya, terkait jawaban Gubernur atas PU seluruh fraksi mengenai Raperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah sependapat bahwa setiap penyesuaian tarif dan jenis layanan wajib dibarengi pembenahan mutu layanan. Penataan retribusi daerah ditempatkan sebagai instrumen perbaikan pelayanan publik, bukan semata-mata instrumen fiskal.
Terkait fleksibilitas tarif pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), hal tersebut telah diatur dalam Pasal 52 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang memungkinkan penyesuaian detail rincian objek layanan melalui Peraturan Gubernur (Pergub). Langkah ini selaras dengan amanat Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) yang mewajibkan pengaturan seluruh jenis pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam satu peraturan daerah.
Adapun pencabutan dua Pergub yang sebelumnya mengatur tarif pelayanan di Rumah Sakit Dharma Yadnya dilakukan karena pengaturannya kini telah terakomodasi dalam Raperda yang tengah dibahas. Pemerintah juga menegaskan bahwa berdasarkan Naskah Hibah antara Yayasan Dharma Usada Resi Markandeya dengan Pemerintah Provinsi Bali, tidak terdapat ketentuan mengenai pemberian kompensasi.
Menutup penyampaiannya, pemerintah menyatakan sependapat dengan saran fraksi-fraksi DPRD Bali untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien dengan mengedepankan asas keadilan, kepastian hukum, dan transparansi guna mengoptimalkan kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dp-MD



