Pelanggar Terancam Sanksi Pidana hingga Pembongkaran Bangunan, Pemprov Bali Terbitkan Perda Pengendalian Lahan Produktif
Berlakukan Perda Nomor 4 Tahun 2026, Sikat Praktik Nomine dan Alih Fungsi Lahan

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster resmi memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Regulasi tegas ini ditandatangani pada Selasa (Anggara Paing, Bala) (24/2/2026) untuk menyikat praktik penguasaan lahan ilegal di seluruh Pulau Dewata.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menjelaskan bahwa perda tersebut merupakan implementasi visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana. Aturan ini juga menjabarkan Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125 yang berlandaskan nilai kearifan lokal Sad Kerthi, khususnya Wana Kerthi dan Jagat Kerthi.
Menurut Koster, daya dukung lahan pertanian di Bali terus menyusut, sementara praktik nomine memicu dampak buruk bagi ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Perda ini dibentuk untuk memberikan pelindungan terhadap lahan produktif tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan di Provinsi Bali yang terus berkurang daya dukungnya, guna mendukung tercapainya kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi, dan keseimbangan ekologis,” jelasnya.
Secara garis besar, regulasi ini memuat sembilan tujuan utama. Fokusnya meliputi perlindungan kepemilikan, jaminan ketersediaan, dan revitalisasi lahan produktif demi mewujudkan kedaulatan pangan serta kesejahteraan petani. Selain itu, perda ini menjadi pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menjaga keseimbangan ekologis sekaligus menutup celah peralihan hak milik tanah lewat praktik nomine.
Materi yang diatur mencakup pengendalian alih fungsi lahan, larangan praktik nomine, pembinaan, pengawasan, peran serta masyarakat, hingga pendanaan. Sanksi administratif siap dijatuhkan kepada pelaku alih fungsi lahan maupun perantara dan fasilitator yang membantu warga negara asing (WNA) menguasai lahan secara nomine.
Jenis sanksinya meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, pencabutan atau pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi lahan, pencabutan insentif, hingga denda administratif.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali juga menyiapkan tindakan hukum yang lebih berat bagi pihak yang nekat melanggar. “Selain sanksi administratif, Perda mengatur pemberlakuan sanksi pidana terhadap berbagai bentuk pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Gubernur Wayan Koster. Khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti terlibat pelanggaran, akan dikenakan sanksi pembinaan sesuai peraturan yang berlaku. Hp-MD



