Dukung Inisiatif Kajati Bali, Gubernur Koster Gerak Cepat Bantu Pemenuhan Hak Anak Terlantar

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung penuh inisiatif Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam memenuhi hak administrasi kependudukan bagi anak terlantar. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejati Bali, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali di Ruang Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (24/2/2026).
Acara ini turut disaksikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, serta Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna.
Di hadapan para pejabat pusat tersebut, Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini mengaku sangat antusias menyambut gagasan Kajati Bali Chatarina Muliana. “Jujur Bapak dan Ibu Menteri, saya kaget saat menerima usulan dari Ibu Kajati karena belum pernah terpikirkan,” ujar Gubernur Wayan Koster.
Sebagai wujud dukungan nyata, ia langsung mencarikan hari baik untuk menggelar penandatanganan kerja sama ini. Terkait laporan adanya 20.631 anak putus sekolah dan 3.000 anak terlantar di Bali, Gubernur Koster akan segera melakukan validasi data karena angka tersebut dinilai sangat besar bagi Pulau Dewata.
Usai penandatanganan ini, ia menjadwalkan rapat koordinasi bersama bupati dan wali kota untuk menyusun rencana aksi dengan melibatkan forum perbekel serta bendesa adat melalui pola jemput bola.
Langkah cepat pemerintah daerah bersama kejaksaan di Bali menuai apresiasi dari pemerintah pusat. Menteri PPPA Arifah Fauzi memuji respons sigap Gubernur Koster dan menilai program ini sebagai inisiatif luar biasa yang layak diperluas ke tingkat nasional.
Senada dengan itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyebut terobosan ini sangat penting agar anak terlantar tersentuh layanan pendidikan dasar hingga menengah. Jamdatun R. Narendra Jatna pun menilai sinergi ini menjadi momentum strategis dalam menjamin hak-hak anak.
Sementara itu, Kajati Bali Chatarina Muliana berterima kasih atas respons cepat seluruh kepala daerah se-Bali. Berdasarkan data Juli 2019, terdapat 3.000 anak terlantar di Bali dengan 2.000 di antaranya berada di Kabupaten Buleleng.
Selain itu, data Bappenas tahun 2025 mencatat angka putus sekolah di Bali mencapai 3,4 persen atau 20.631 anak dari total 4,46 juta jiwa penduduk.
“Satu saja anak terlantar akan menjadi ancaman bagi generasi berikutnya, apalagi yang terlantar itu adalah anak perempuan,” pungkasnya sebelum prosesi penandatanganan MoU dan PKS dilakukan secara bergiliran oleh gubernur, kajati, serta para bupati/wali kota dan kajari se-Bali. Hp-MD



