Terobosan Visioner Gubernur Bali Wayan Koster Perkuat Modal BPD

Antisipasi Tantangan Perbankan Nasional

DENPASAR, MataDewata.com | Langkah strategis Gubernur Bali Wayan Koster dalam memperkokoh struktur permodalan PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali mendapat dukungan penuh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali.

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Gubernur Wayan Koster terkait penambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp445 miliar pada tahun 2026 resmi disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam Sidang Paripurna ke-26 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (21/1/2026).

DPRD Bali menilai terobosan Gubernur Bali dua periode ini merupakan kebijakan visioner untuk mengamankan masa depan perekonomian Pulau Dewata.

Atas pengesahan regulasi strategis tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih dan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran pimpinan serta anggota DPRD Provinsi Bali. Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal sebesar Rp445 miliar merupakan wujud nyata komitmennya dalam meningkatkan kapasitas Bank BPD Bali.

Baca juga :  Terima Audiensi FKKBPD, Bupati Satria Dorong BPD Berinovasi dan Siap Perjuangkan Anggaran

Dengan struktur permodalan yang semakin tangguh, bank kebanggaan krama Bali tersebut diharapkan mampu memperluas peran aktifnya dalam mendorong pembangunan daerah, menggerakkan perputaran ekonomi yang sehat, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Visi jauh ke depan yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster ini turut mendapat pengakuan dari Wakil Koordinator Pembahas DPRD Provinsi Bali Gede Kusuma Putra. Ia menegaskan bahwa penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali tahun 2026 merupakan langkah strategis Gubernur Bali dalam menjawab dinamika regulasi perbankan nasional.

Kebijakan Gubernur Koster dinilai sangat presisi mengantisipasi rilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 7 November 2025 mengenai rencana penghapusan kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dengan modal inti Rp3 triliun hingga Rp6 triliun. Terobosan ini juga selaras dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank BPD Bali pada 12 September 2025 yang menyetujui perubahan anggaran dasar serta menetapkan modal dasar sebesar Rp7 triliun.

Baca juga :  Jalankan Bisnis Tak Sesuai Izin Tinggal Keimigrasian, Sepasang WNA Australia Dideportasi Rudenim Denpasar

Lebih lanjut, Kusuma Putra memaparkan bahwa penguatan permodalan yang diinisiasi Gubernur Wayan Koster bertujuan meningkatkan daya saing, memperbesar kapasitas usaha, memperkuat manajemen risiko, serta mengakselerasi digitalisasi dan transformasi perbankan daerah.

Langkah progresif Gubernur Bali tersebut diyakini mampu menjawab berbagai tantangan mutakhir industri keuangan di Tanah Air. Tantangan dimaksud mencakup penguatan keamanan siber dan perlindungan data nasabah, persaingan inovasi bank digital, hingga kesiapan menyongsong transisi ekonomi hijau.

Sejalan dengan semangat Gubernur Bali Wayan Koster dalam membangun kemandirian ekonomi kerakyatan, Kusuma Putra juga menekankan pentingnya keseimbangan ekosistem pembiayaan daerah agar tidak terjadi disharmonisasi.

Baca juga :  Bupati Satria Hadiri Puncak Penganugerahan dan Launching Perdana Hymne serta Mars Klungkung Mahottama

Penambahan penyertaan modal pada PT Bank BPD Bali telah menyentuh penguatan optimal di sisi kreditur, sehingga sisi debitur atau pelaku usaha perlu didampingi melalui kehadiran Lembaga Penjaminan Kredit.

Pandangan ini selaras dengan kajian Danantara Indonesia bahwa penjaminan kredit sangat krusial untuk melindungi debitur, menumbuhkan semangat kewirausahaan (entrepreneurial spirit), serta memberi ruang bagi pelaku usaha untuk bangkit kembali guna menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keberhasilan Gubernur Bali Wayan Koster meyakinkan legislatif hingga disahkannya Perda Penambahan Penyertaan Modal Daerah ini menjadi bukti nyata ketajaman kepemimpinan dan komitmen kuatnya dalam menjaga kedaulatan ekonomi Pulau Dewata. Sinergi harmonis antara Gubernur Bali bersama DPRD Provinsi Bali diharapkan terus memperkokoh ekosistem pembiayaan daerah demi mewujudkan kesejahteraan krama Bali secara berkelanjutan. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button