Pastikan Tata Kelola Transparan dan Prudent, Terobosan Gubernur Koster Perkokoh Bank Daerah Dapat Dukungan Luas DPRD

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster berharap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali dapat segera dituntaskan pada akhir Januari 2026.
Percepatan penyelesaian di tingkat daerah ini sangat krusial agar regulasi tersebut dapat langsung dipresentasikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Dengan penguatan struktur permodalan tersebut, Bank BPD Bali diharapkan semakin tangguh dalam mendukung pembangunan serta melayani masyarakat Pulau Dewata.
Harapan itu disampaikan Gubernur Wayan Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (20/1/2026).
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya tersebut dihadiri oleh 46 anggota dewan serta jajaran kepala perangkat daerah. Mayoritas fraksi di DPRD Bali pun menyatakan sejalan dengan langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ini.
“Saya berharap Raperda ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda, sehingga BPD Bali semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Gubernur Wayan Koster.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan apresiasi tinggi atas pandangan, saran, dan masukan konstruktif dari seluruh fraksi DPRD Bali demi menyempurnakan Raperda. Ia menjelaskan bahwa judul dan substansi rancangan regulasi telah disesuaikan dengan peraturan sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2015, serta Perda Nomor 3 Tahun 2021.
Raperda ini juga telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan arahan Kementerian Dalam Negeri saat tahap fasilitasi. Terkait mekanisme penambahan modal, Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh tahapan telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Bali sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Khusus penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset tanah senilai Rp145 miliar telah melewati penilaian appraisal oleh penilai publik. Skema tersebut juga telah dicantumkan dalam rencana bisnis PT BPD Bali yang mengantongi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Penambahan penyertaan modal ini telah dibahas dan disetujui dalam RUPS PT BPD Bali serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur Koster.
Gubernur Koster turut menyetujui usulan penyempurnaan redaksional pada pasal-pasal terkait dalam Raperda tersebut. Ia meluruskan bahwa fungsi pengawasan Gubernur hanya berfokus pada realisasi proses penyertaan modal, bukan mencampuri operasional perbankan.
Selain itu, penyertaan modal dalam bentuk aset dijalankan dengan prinsip kehati-hatian atau prudent melalui kajian komprehensif karena aset tidak dapat ditarik kembali. “Penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset dilakukan secara hati-hati karena aset tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, seluruh proses didasarkan pada kajian yang komprehensif dan indikator kinerja yang terukur,” jelasnya.
Komitmen tinggi Gubernur Bali Wayan Koster dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan hukum menjadi fondasi kuat dalam memperkokoh bank kebanggaan krama Bali. Sinergi harmonis antara Pemprov Bali dan DPRD Provinsi Bali diharapkan mempercepat pengesahan regulasi demi mendorong kemandirian ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. Hp-MD



