Gubernur Wayan Koster Harap Perda BPD Bali Segera Disahkan

Sinergi Eksekutif dan Legislatif Perkuat Bank Daerah

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh fraksi DPRD Provinsi Bali atas pandangan dan masukan konstruktif dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.

Apresiasi tersebut disampaikan saat memberikan penjelasan resmi dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (20/1/2026). Sidang yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya ini dihadiri oleh 46 anggota dewan serta jajaran kepala perangkat daerah.

Gubernur Bali dua periode ini menegaskan bahwa seluruh saran dewan menjadi bagian penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah serta struktur permodalan BPD Bali. Ia menjelaskan bahwa judul dan substansi Raperda telah disesuaikan dengan peraturan sebelumnya, yakni Perda Nomor 3 Tahun 2014, Perda Nomor 3 Tahun 2015, dan Perda Nomor 3 Tahun 2021. Rancangan tersebut juga telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum serta arahan Kementerian Dalam Negeri.

Baca juga :  Bank BPD Bali Imbau Masyarakat Waspadai Modus Penipuan Digital Berkedok Undian hingga Video AI

“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pandangan dan masukan seluruh fraksi DPRD. Seluruhnya menjadi bagian penting dalam penyempurnaan Raperda ini agar benar-benar memberikan manfaat optimal bagi daerah dan masyarakat Bali,” kata Gubernur Wayan Koster.

Terkait mekanisme penambahan modal, Gubernur Koster memastikan seluruh tahapan telah dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Bali sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas. Khusus penyertaan modal berupa inbreng aset tanah senilai Rp145 miliar telah melewati proses penilaian appraisal oleh penilai publik. Skema ini juga tercantum dalam rencana bisnis PT BPD Bali yang telah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Baca juga :  Gubernur Wayan Koster Sampaikan 44 Tonggak Peradaban Penanda Bali Era Baru

“Penambahan penyertaan modal ini telah dibahas dan disetujui dalam RUPS PT BPD Bali serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel,” tegas Gubernur Koster.

Gubernur Koster turut menyetujui usulan penyempurnaan redaksional pada pasal-pasal terkait dalam Raperda tersebut. Ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan Gubernur difokuskan pada realisasi proses penyertaan modal, bukan mencampuri operasional perbankan.

Selain itu, penyertaan modal dalam bentuk aset dijalankan dengan prinsip kehati-hatian atau prudent melalui kajian komprehensif karena aset tidak dapat ditarik kembali. “Penyertaan modal dalam bentuk inbreng aset dilakukan secara hati-hati karena aset tidak dapat ditarik kembali. Oleh karena itu, seluruh proses didasarkan pada kajian yang komprehensif dan indikator kinerja yang terukur,” jelasnya.

Baca juga :  Tawur Agung Tilem Kesanga Pemkot Denpasar di Catus Pata Patung Catur Muka

Menutup penjelasannya, Gubernur Wayan Koster berharap pembahasan Raperda ini segera rampung dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. “Saya berharap Raperda ini dapat segera diselesaikan dan ditetapkan menjadi Perda, sehingga BPD Bali semakin kuat dalam mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. Keterbukaan dan ketelitian Gubernur Bali dalam merespons masukan legislatif menjadi bukti komitmen nyata menjaga akuntabilitas pengelolaan aset daerah demi kesejahteraan krama Bali. Hp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button