Tindak Lanjuti Perhatian Khusus Presiden, Gubernur Wayan Koster Siapkan Gerakan Bali Bersih Sampah Serentak 1 Maret 2026

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus tingkat Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali. Pertemuan yang berlangsung di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (19/2/2026) ini menindaklanjuti arahan Presiden RI terkait penanganan sampah dan penguatan tata kelola pariwisata.
Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menegaskan bahwa Presiden RI memberi perhatian khusus kepada Bali sebagai destinasi wisata utama dunia. Persoalan sampah di pesisir pantai menjadi sorotan serius karena berpotensi merusak citra pariwisata.
“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia. Salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah, terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” tegas Gubernur Wayan Koster.
Ia mencontohkan kondisi di Pantai Kuta, Kabupaten Badung, yang kerap mengalami lonjakan sampah kiriman akibat arus laut pada Desember hingga Januari. Oleh karena itu, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mengambil langkah konkret.
“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau. Ini harus menjadi gerakan bersama. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” ujarnya.
Upaya ini selaras dengan program strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bertajuk Gerakan Bali Bersih Sampah di Sungai, Laut, dan Pantai se-Bali. Program tersebut akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026. Gerakan ini melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, hingga masyarakat luas demi menjaga ekosistem dan keindahan pantai.
Selain persoalan sampah, rapat koordinasi turut membahas sejumlah isu strategis lainnya. Fokus pembahasan meliputi penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, serta pengendalian kemacetan lalu lintas. Jajaran Forkopimda juga sepakat memperkuat keamanan wilayah dan mengendalikan alih fungsi lahan produktif.
Gubernur Koster meminta seluruh kepala daerah mengambil tindakan tegas dan terukur demi menjaga estetika wilayah. “Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi tanggung jawab seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” tegasnya.
Di sisi lain, kinerja makro pembangunan Bali tercatat sangat positif dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,82 persen. Tingkat kemiskinan berada di angka 3,42 persen dan pengangguran terbuka hanya 1,45 persen, menjadi salah satu yang terendah secara nasional. Capaian ekonomi ini diharapkan terus beriringan dengan tata kelola lingkungan dan budaya yang berkelanjutan agar Bali tetap berdaya saing global. Hp-MD



