Kukuhkan Kepala BPKP Bali yang Baru, Gubernur Wayan Koster Tegaskan Opini WTP Harus Berkualitas

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster mengukuhkan Tri Wibowo Aji, Ak., M.Si., sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bali. Acara di Gedung Wiswasabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (19/2/2026) ini dihadiri Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Setya Nugraha, Kajati Bali Chatarina Muliana Girsang, jajaran Forkopimda, serta kepala daerah se-Bali.
Dalam sambutannya, Gubernur dua periode asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini menyampaikan selamat bertugas kepada Tri Wibowo Aji serta berterima kasih atas dedikasi pejabat sebelumnya, Heru Tarsila.
Sementara itu, Deputi BPKP Setya Nugraha menugaskan Kepala Perwakilan BPKP Bali untuk memperkuat sinergi lintas instansi dalam menjalankan lima fokus pengawasan. Fokus tersebut mencakup penguatan tata kelola, pencegahan kecurangan, manajemen risiko dan early warning system, akuntabilitas pembangunan, serta peningkatan kapabilitas APIP.
Sebagai auditor Presiden, BPKP juga berperan melakukan audit investigatif dan penghitungan kerugian keuangan negara. Setya Nugraha mengingatkan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI belum tentu menjamin efisiensi anggaran.
Ia pun mendorong pengawalan ketat di sektor pariwisata, khususnya penertiban akomodasi tak berizin serta optimalisasi Pungutan Wisatawan Asing (PWA) yang berpotensi menembus target Rp1 triliun.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sangat membutuhkan masukan BPKP dalam menjaga tata kelola APBD. Terkait kemacetan dan pembenahan pariwisata sebagai penyumbang Rp167 triliun atau 53 persen devisa pariwisata nasional pada 2024, Bali telah mendapat dukungan APBN untuk pembangunan jalan baru dan shortcut.
“Kemudian program infrastruktur yang juga sedang dirancang untuk dijalankan tahun ini oleh pihak ketiga ialah subway yang menghubungkan jalur dari Bandara Internasional Ngurah Rai sampai Central Parkir Kuta, lalu menuju ke Canggu, Badung,” ujarnya.
Gubernur Koster juga sepakat bahwa predikat WTP yang diraih pemerintah daerah harus mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan yang sesungguhnya, bukan sekadar pemenuhan administrasi. “Kalau sakit, bilang sakit, agar bisa diobati. Jadi prosesnya diperketat saja, agar semua berjalan sesuai relnya,” pungkasnya. Hp-MD



