Terobosan Ekonomi Gubernur Wayan Koster Dapat Dukungan Mayoritas Fraksi DPRD
Perkuat Permodalan Bank BPD Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri Rapat Paripurna ke-23 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (19/1/2026).
Rapat paripurna tersebut mengagendakan penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya itu, mayoritas fraksi menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Gubernur Koster dalam memperkuat bank kebanggaan krama Bali tersebut.
Rapat paripurna turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, seluruh anggota dewan, serta jajaran perangkat daerah terkait. Fraksi Demokrat-NasDem melalui juru bicaranya I Gede Ghumi Asvatham menyatakan sependapat bahwa penguatan modal Bank BPD Bali sangat strategis di tengah tantangan konsolidasi perbankan nasional.
Fraksi ini juga mengapresiasi kebijakan cerdas Gubernur Koster dalam mengoptimalkan aset tanah daerah di kawasan Nusa Dua melalui skema pembayaran di muka guna mendukung penyertaan modal.
Dukungan serupa disampaikan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) melalui pandangan umum yang dibacakan Agung Bagus Tri Candra Arka. Fraksi Golkar menilai penambahan penyertaan modal ini merupakan investasi publik strategis yang memberikan nilai tambah terukur bagi pembangunan ekonomi Bali.
Selain mempertahankan porsi kepemilikan saham pemerintah daerah, kebijakan ini didorong agar diiringi penguatan tata kelola, profesionalisme manajemen, serta pengawasan berkelanjutan.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan yang pandangannya dibacakan I Wayan Tagel Winarta menyambut positif Raperda ini sebagai instrumen penting untuk memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Bank BPD Bali dipandang sebagai motor penggerak utama perekonomian masyarakat Pulau Dewata.
Fraksi PDI Perjuangan menekankan bahwa penyertaan modal ini harus berdampak nyata dan berkeadilan dengan tetap menjunjung prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kehati-hatian.
Adapun Fraksi Gerindra-PSI yang mendapat kesempatan pertama melalui juru bicara I Wayan Subawa memberikan sejumlah catatan yuridis dan normatif terkait kesesuaian regulasi serta asas publisitas pada rencana inbreng aset tanah.
Meski demikian, fraksi ini tetap mengapresiasi kinerja Bank BPD Bali yang dinilai sangat sehat dari sisi profitabilitas, kualitas aset, maupun likuiditas. Kondisi prima tersebut menjadi landasan kuat untuk memperluas pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta mempercepat transformasi digital perbankan.
Dukungan konstruktif mayoritas fraksi DPRD Provinsi Bali membuktikan ketepatan visi kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster dalam menjaga kemandirian ekonomi daerah. Sinergi harmonis antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan mempercepat pengesahan regulasi demi memperkokoh daya saing Bank BPD Bali bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali. Hp-MD



