Gubernur Koster Tegaskan Tak Ada Celah Korupsi PWA, Wisman Bayar Digital Masuk Kas Daerah Demi Lindungi Alam dan Budaya Bali
Terapkan Digitalisasi Penuh Lewat Love Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Gubernur Bali, Wayan Koster menegaskan tidak ada ruang maupun celah praktik korupsi dalam pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Ketegasan tersebut disampaikan menyusul adanya tudingan sejumlah pihak kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali terkait tata kelola dana pungutan wisatawan mancanegara tersebut.
Di bawah kepemimpinan Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini, program PWA dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh.
Regulasi tersebut dipayungi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 25 Tahun 2025 atas perubahan Pergub Nomor 2 Tahun 2024 mengenai tata cara pembayaran secara nontunai (digital) melalui aplikasi Love Bali.
Koster mengakui bahwa capaian PWA selama dua tahun terakhir memang belum optimal. Namun, ia menekankan hal itu bukan disebabkan oleh penyelewengan anggaran, melainkan keterlibatan para pemangku kepentingan terkait yang belum berjalan maksimal.
“Belum optimal, bukan karena ada korupsi, mana ada korupsi, ini bayarnya digital atau online, nggak ada cash. Itu dengan cara langsung ke rekening Bank BPD Bali, setelah masuk ke BPD langsung masuk kas daerah. Nggak ada celah untuk melakukan penyelewengan atau korupsi,” tegas Koster.
Ia memastikan bahwa setiap rupiah yang diterima di rekening Bank BPD Bali tercatat utuh dan langsung masuk ke kas daerah tanpa potongan. Seluruh pemanfaatannya pun dikawal ketat untuk pelindungan kebudayaan dan lingkungan alam Bali demi generasi mendatang, mencakup penguatan desa adat, kepariwisataan, infrastruktur, hingga pelestarian lingkungan termasuk pengelolaan sampah berbasis sumber.
Secara terbuka, Gubernur Koster memaparkan rincian realisasi pendapatan PWA dalam dua tahun terakhir dibandingkan potensi maksimalnya yang mencapai Rp900 miliar per tahun apabila seluruh wisatawan membayar. Pada tahun 2024, dari total 6,3 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, baru sekitar 2,1 juta orang atau 32 persen yang membayar dengan nilai pendapatan Rp318 miliar.
Setelah Pemprov Bali melakukan penyempurnaan regulasi pada tahun 2025, tingkat kepatuhan pembayaran mengalami peningkatan. “Pada tahun 2025 wisman yang membayar mencapai 34 persen dari total 7 juta wisman ke Bali. Nilainya mencapai Rp369 miliar, ada peningkatan dibanding 2024,” jelas Koster.
Guna mengoptimalkan capaian pada tahun 2026 hingga menembus target Rp500 miliar, Gubernur Koster bersama jajaran telah menyiapkan langkah strategis berbasis otoritas digital dan integritas tata kelola. Ia mereformasi Perda agar memiliki payung hukum yang jelas bagi keterlibatan instansi vertikal maupun sektor swasta.
Melalui dasar hukum tersebut, Koster mendorong penguatan integrasi sistem bersama pihak Imigrasi agar status pelunasan PWA dapat terdeteksi secara otomatis saat pemeriksaan paspor di area kedatangan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Selain itu, regulasi terbaru juga menetapkan pemberian insentif atau imbal jasa sebesar 3 persen bagi hotel, agen perjalanan, serta daya tarik wisata yang turut membantu pemungutan PWA.
Melalui penerapan digitalisasi penuh dan transparansi data yang dikawal langsung Gubernur Wayan Koster, Pemprov Bali memastikan sistem pembayaran Love Bali menjadi instrumen mitigasi korupsi sejak dini sekaligus menjaga kepercayaan publik dan lembaga pengawas. Hp-MD



