Badung Perkuat Ekosistem Digital Untuk Tata Kelola Keuangan Daerah
Bupati Adi Arnawa Tekankan Pentingnya Efisiensi, Akuntabilitas, dan Percepatan Layanan Publik
BADUNG, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat komitmen transformatifnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang berbasis digital. Melalui percepatan dan perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, Pemkab Badung mendorong pemanfaatan teknologi digital secara maksimal guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendongkrak kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Komitmen strategis tersebut ditegaskan oleh Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, saat hadir memimpin dan menghadiri acara High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Digitalisasi Transaksi Keuangan melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), bertempat di Bali Dynasty Resort, Tuban, Kecamatan Kuta, Jumat (16/10/2026).
Bupati Adi Arnawa menyampaikan bahwa digitalisasi merupakan salah satu pilar utama dalam mendukung modernisasi pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem ini tidak hanya menyasar pada sektor transaksi penerimaan daerah, seperti pajak dan retribusi, melainkan juga diarahkan secara komprehensif pada proses belanja pemerintah melalui pemanfaatan instrumen KKPD.
Menurutnya, Kabupaten Badung memiliki potensi besar dan strategis dalam mengembangkan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah. Melalui sistem pembayaran digital yang terintegrasi, setiap proses transaksi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, mudah, nyaman, serta memiliki tingkat akuntabilitas dan transparansi yang jauh lebih baik.
“Harapan kita, kalau bisa semua proses pengeluaran keuangan di Badung ini berbasis digital. Di balik itu ada hal yang fundamental, terutama efisiensi, akuntabilitas, termasuk percepatan layanan,” ujar Bupati Adi Arnawa.
Ia menegaskan kembali bahwa optimalisasi penggunaan KKPD menjadi bagian krusial dari upaya memperluas instrumen pembayaran nontunai dalam belanja daerah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Badung diharapkan mampu memahami secara mendalam mekanisme serta ketentuan pelaksanaannya agar implementasi program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Guna memastikan transformasi digital tersebut diterapkan secara optimal di setiap lini, Bupati Adi Arnawa secara khusus meminta Sekretaris Daerah Badung untuk mengoordinasikan seluruh pimpinan perangkat daerah. Koordinasi ini melibatkan pengguna anggaran (PA), kuasa pengguna anggaran (KPA), pejabat penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran, hingga administrator KKPD.
Melalui forum HLM dan FGD ini, para peserta juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai berbagai tantangan maupun peluang dalam penerapan transaksi keuangan berbasis digital. Berbagai masukan konstruktif dari narasumber profesional menjadi bagian penting untuk memperkuat kesiapan teknis aparatur sekaligus mencari solusi cepat terhadap kendala yang mungkin dihadapi di lapangan.
Selain mendorong percepatan digitalisasi pada sektor belanja, Pemkab Badung juga menaruh perhatian besar pada perluasan elektronifikasi transaksi penerimaan daerah. Digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seiring dengan terciptanya alur pembayaran yang jauh lebih praktis dan transparan bagi wajib pajak.
Bupati Adi Arnawa menambahkan bahwa keberadaan TP2DD memiliki peran yang sangat strategis dalam memperkuat koordinasi lintas sektoral antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan para pemangku kepentingan terkait. Sinergi yang kuat ini diyakini mampu melahirkan inovasi berkelanjutan serta mempercepat adopsi elektronifikasi transaksi di lingkungan pemerintahan.
“Pemkab Badung berkomitmen untuk terus mendukung program pemerintah dalam membangun ekosistem digital pada pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan sistem yang semakin terintegrasi, tata kelola keuangan diharapkan semakin efektif dan mampu mendukung pelayanan publik yang lebih berkualitas,” tegasnya.
Kegiatan strategis tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Badung selaku Ketua Harian TP2DD, Asisten Bidang Administrasi Umum Kabupaten Badung, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Direktur TI Bank BPD Bali, Kepala Bank BPD Bali Cabang Mangupura dan Puspem Badung, serta seluruh Kepala Perangkat Daerah, PA/KPA, dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung. Hb-MD
