Gandeng Imigrasi Lewat Dukungan Kejagung RI, Pemprov Bali Perkuat Penerapan Pungutan Wisatawan Asing Rp150 Ribu

DENPASAR, MataDewata.com | Kejaksaan Agung (Kejagung) RI siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengoptimalkan program Pungutan Wisatawan Asing (PWA). Sebagai langkah konkret, Kejagung akan mengundang pihak terkait termasuk jajaran Imigrasi guna mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan.
Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster di Denpasar, Senin (16/3/2026). Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan kabar yang beredar mengenai pemanggilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Bali oleh Kejagung RI.
Koster menegaskan bahwa informasi yang menyebut pejabat Pemprov Bali diperiksa tidaklah benar. Faktanya, Kejagung meminta pemaparan informasi serta data terkait pengelolaan PWA sebagai bahan evaluasi dan pendampingan.
“Tadi saya sudah dapat telepon dari Kejaksaan Agung. Justru Kejaksaan Agung menolong memberikan rekomendasi agar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) lebih optimal,” kata Gubernur asal Desa Sembiran, Kabupaten Buleleng, ini.
Menurutnya, Kejagung turut melakukan pemantauan (monitoring) karena selama dua tahun berjalan belum seluruh wisatawan mancanegara menunaikan kewajiban membayar pungutan tersebut. Salah satu kendalanya adalah perlunya keterlibatan langsung instansi keimigrasian.
“Kenapa kurang optimal, karena salah satu institusi yang perlu terlibat langsung adalah Imigrasi. Kejaksaan Agung akan mengundang Imigrasi untuk membantu mendukung pelaksanaan pungutan wisatawan asing ini. Di luar itu tidak ada,” tegas Gubernur Bali dua periode ini.
Ia merinci bahwa OPD yang dimintai pemaparan informasi dan data meliputi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Biro Hukum, Dinas Pariwisata, Badan Pendapatan Daerah (Bappenda), serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). “Sudah selesai dan saya sudah diberikan informasi bahwa Jaksa Agung akan membantu agar PWA ini bisa optimal,” jelas Koster.
Program strategis yang digagas Gubernur Koster ini memiliki landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah menggali pendanaan dari wisatawan.
Aturan tersebut diturunkan ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali, serta Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 2 Tahun 2024 yang telah diubah melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2025 mengenai tata cara pembayaran.
Adapun besaran pungutan ditetapkan senilai Rp150.000 per orang dan berlaku satu kali selama masa kunjungan di Bali sebelum wisatawan kembali ke luar negeri. Pembayaran dilakukan secara nontunai melalui sistem Love Bali bekerja sama dengan Bank BPD Bali, sehingga dana langsung masuk ke kas daerah. Hp-MD



