Pra Mahasabha XIII PHDI Jadi Ajang “Belanja Masalah” Ini Tanggapan Ormas Hindu!

DENPASAR, MataDewata.com | Pra Mahasabha XIII PHDI 2026 menjadi ruang awal untuk memetakan persoalan dan menyerap aspirasi umat Hindu dari berbagai daerah. Berbagai masukan tersebut nantinya dibawa sebagai bahan pembahasan dalam Mahasabha XIII. Tanggapan pun langsung muncul dari tiga organisasi Hindu, diawali dengan tanggapan dari PHDI Provinsi Papua Tengah, Pusat Koordinasi Hindu Indonesia (Puskor Hindunesia) dan Prajaniti,

Ketua Panitia Mahasabha XIII PHDI 2026, I Nyoman Santiasa, mengatakan forum Focus Group Discussion (FGD) Pra Mahasabha digelar sebagai bagian dari proses “belanja masalah umat Hindu. “Jadi hari ini kita laksanakan kegiatan FGD, atau forum group discussion, Pra Mahasabha XIII PHDI tahun 2026, adalah dalam rangka untuk kami ditunjuk sebagai panitia. Ini untuk belanja masalah. Belanja masalah ini adalah bagaimana kita menampung semua aspirasi” ujarnya kepada wartawan saat ditemui dalam FGD yang di UNHI, Sabtu (8/8/2026).

FGD ini sebagai bentuk penjaringan aspirasi yang dilakukan di Bali dan sejumlah daerah lain diantaranya Mataram-NTB, Palu-Sulteng dan Palang Karaya-Kalteng, pemilihan lokasi Pra Mahasabha didasarkan pada jumlah umat Hindu yang mayoritas.

“Jadi, bagaimana kita menangkap aspirasi masyarakat, ya, umat Hindu yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan ini di beberapa daerah, bukan hanya di Bali, ya. Nanti ke depan kita akan coba di Sulawesi Tengah, karena umat Hindu cukup banyak di sana. Kemudian di Kalimantan Tengah, di sana ada Kahringan, kemudian juga di NTB, dan beberapa daerah yang lainnya,” jelas Jendral 59 Tahun itu.

Hasil penjaringan dari Pra Mahasabha ini diharapkan menjadi bahan acuan perumusan kebijakan yang diputuskan dalam forum tertinggi PHDI Kongres atau Mahasabha XIII yang dilaksanakan di Jakarta pada Oktober mendatang.

“Jadi maksud kita, kegiatan Pra Mahasabha kita menampung semua informasi, data, kemudian aspirasi masyarakat seperti apa ke depan. Sehingga nanti pada saat kegiatan Mahasabha 13 itu kita sudah ada kesimpulan kecil, ya, untuk kegiatan apa Arsadi Hindu Dharma ini. Karena ini kan ada suksesi kepemimpinan di sini, baik dari Ketua Umum, kemudian Sabha Walaka dan Sabha Pandita di sana, jelasnya.

Menurutnya, persoalan yang dihimpun mencakup berbagai aspirasi, pelayanan hingga pembinaan umat.
“Jadi kegiatan Pra Mahasabha ini kita menampung semua masalah, ya. Masalah yang bagus, kemudian ada mungkin ada sedikit keluhan-keluhan di kumatan kita, masalah aspirasi, masalah pelayanan umat, masalah pembinaan umat, ya. Jadi semua kita akan tampung, kita akan diskusikan di sini, kita mau mendengar, terangnya.

FGD ini juga melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Sulinggih, akademisi, pengusaha hingga media untuk menggali permasalahan yang selama ini dihadapi umat Hindu.

“Ada dari pemerintah daerah, kita mengundang, kemudian kita ngundang juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pengelisir-pengelisir, ya, ide pedande, ya, pinandhita, sulinggih, dan sebagainya. Kemudian juga dari akademisi, ya, kita mengundang rektor-rektor dan sebagainya. Kemudian dari pengusaha juga, kemudian dari media juga, ya, untuk mensosialisasikan apa yang kita laksanakan kegiatan di sini. Jadi kita akan tampung semua” tutupnya.

Senada dengan itu, Ketua Umum PHDI Pusat, Mayor Jenderal TNI Wisnu Bawa Tenaya, menempatkan Pra Mahasabha sebagai tahap awal menuju pelaksanaan Mahasabha XIII di Jakarta. “Ini awal untuk persiapan kita, Mahasabha yang akan dilaksanakan di Jakarta, ya, di Hotel Sahid Jaya, ya, tanggal 8, 9, 10, 11. Semoga nanti acara itu bisa berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, ya, kita untuk memperbaiki sistem organisasi dan tata kelola kita lebih baik ke depan,” ujar Jendral yang akrab disapa pak WBT itu.

Pihaknya menekankan agar proses pembahasan tetap berangkat dari semangat persaudaraan dan kebhinekaan.
“Kita tentu tadi intinya Vasudhaiva Kutumbakam. Kita semua bersaudara. Kemudian landasannya satyam siwam sundaram, ya, baik, ya, suci, dan indah. Intinya itu. Kita akan dengarkan dengan prinsip sesanti bangsa, Bhinneka Tunggal Ika, dan Tan Han Dharma Mangrwa,” tutupnya.

Menariknya, belanja masalah itu, langsung direspon oleh Ketua PHDI Provinsi Papua Tengah, I Dewa Gede Sukawati, S.Pd., menekankan pentingnya PHDI mengakomodasi keberagaman kearifan lokal umat Hindu di Indonesia dan tidak berpihak pada salah satu daerah saja.

“Belanja masalah itu yang kita harus mengakomodir semua golongan lokal di situ, harus diayomi oleh Parisada. Parisada tu harus menaungi seluruh Hindu yang mempunyai kearifan lokal masing-masing, seperti Kaharingan, Toraja, Kei, Pulau Buru, Sumatera, Tengger, Gunung Bromo, dan sebagainya,” ujarnya saat ditemui di sela-sela acara FGD.

Ia juga mengingatkan agar PHDI di daerah tidak memaksakan kearifan lokal tertentu kepada umat di wilayah lain.
“Masing-masing PHDI daerah tidak bisa memaksakan harus mengikuti kearifan lokal, misalnya seperti di Bali. Itu untuk menjaga kebesaran kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Puskor Hindunesia, DR (HC) Ida Bagus K Susena, memberikan catatan terkait posisi otoritas spiritual dalam tubuh PHDI. Ia menilai PHDI saat ini terlalu struktural-politis. “Parisada dilahirkan pada 23 Februari 1959 sebagai perkumpulan orang suci, forum musyawarah para Sulinggih. Saat ini kita melihat pergeseran sentral kekuasaan dari otoritas spiritual (Sabha Pandita) menjadi terlalu struktural-politis di tubuh Pengurus Harian,” ujarnya.

Catatan itu, diperkuat oleh Ketua Umum Prajaniti, KS Arsana, yang menilai posisi Sabha Pandita perlu ditempatkan secara proporsional dalam organisasi. Namun kondisi yang terjadi saat lebih banyak tertuju pada Ketua Umum.

“Parisada sebagai penegak dharma, ujung tombak pemegang dharmanya adalah para Pinandita yang duduk di Sabha Pinandita. Sementara selama ini, maaf nih, Sabha Pinandita dibilang sebagai organ tertinggi, tapi yang sibuk diomongkan di masyarakat saat pada teknis Mahasabha juga yang disibukkan siapa ketua umumnya? Siapa ketua umumnya? Padahal ketua umum itu cuman pengurus harian,” ujarnya.

Menurut Arsana, posisi Sabha Pinandita yang ditata untuk menimbulkan kesalahpahaman di internal organisasi bahkan memicu konfik. “Jadi ada semacam petentangan antara menempatkan Sabha Pinandita sebagai organ tertinggi, sementara sibuknya yang diomongin pimpinan pengurus harian,” ujarnya.

Ia berharap posisi masing-masing unsur dapat ditempatkan secara proporsional untuk mencegah potensi konflik. Itu, yang menurut saya harus ditempatkan secara proporsional supaya meminimalkan potensi kesalahpahaman apalagi timbulnya konflik” tutupnya. On-MD