Rapat Paripurna ke-44 DPRD Bali, Tanggapi Pendapat Gubernur Terhadap Ranperda Inisiatif Dewan
Perkuat Kualitas Regulasi Lokal, Selaraskan Ranperda Produk Hukum dengan UU Penyesuaian Pidana

DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-44 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda penyampaian tanggapan dewan terhadap pendapat gubernur mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah, Selasa (14/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Ida Gede Komang Kresna Budi tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Dewa Made Indra, serta pimpinan perangkat daerah.
Juru bicara dewan Nyoman Wirya, S.Sos., menjelaskan bahwa pembentukan ranperda ini menjadi landasan hukum untuk melahirkan regulasi yang berkualitas, harmonis dengan aturan lebih tinggi, serta mengakomodasi karakteristik dan kearifan lokal Bali.
Terkait aspek legal drafting, DPRD Bali sepakat penyusunan norma hingga kodifikasi harus taat asas dan sesuai undang-undang, termasuk menyetujui mekanisme fasilitasi kepada Menteri Dalam Negeri setelah pembicaraan tingkat I dan sebelum pengambilan keputusan tingkat II sesuai Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.
“Kami meyakini bahwa tahapan fasilitasi tersebut merupakan bagian yang sangat penting dalam mekanisme check and balance proses pembentukan perda, karena melalui fasilitasi dilakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan penyempurnaan terhadap materi muatan Ranperda yang telah dibahas bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah,” ujar Nyoman Wirya.
Selain itu, DPRD Provinsi Bali sependapat dengan gubernur mengenai urgensi harmonisasi pengaturan sanksi pidana dalam ranperda tersebut sebagai tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Langkah ini dinilai krusial guna menjamin asas legalitas, kepastian hukum, dan mencegah perbedaan penafsiran saat implementasi maupun penegakan peraturan daerah di lapangan.
“Oleh karena itu, kami akan menyempurnakan materi muatan ranperda dengan mengakomodasi ketentuan mengenai penyesuaian sanksi pidana melalui ketentuan peralihan atau pengaturan lain yang diperlukan, sekaligus mengatur mekanisme penyesuaian secara bertahap terhadap peraturan daerah yang masih memuat ketentuan pidana lama,” katanya.
Seluruh masukan gubernur tersebut akan menjadi bagian penting dalam pembahasan bersama sehingga perda yang dihasilkan mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada masyarakat Bali.
Usai penyampaian tanggapan dewan, Ketua DPRD Bali kemudian mempersilakan Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025. Dp-MD



