Pansus TRAP DPRD Bali Gandeng Polda Bali Tegakkan Aturan Tata Ruang dan Larangan Nominee

Perkuat Pengawasan Orang Asing dan Aset Negara

DENPASAR, MataDewata.com | Komitmen menjaga Pulau Dewata dari tekanan pembangunan yang kian kompleks kembali ditegaskan melalui audiensi antara Kepolisian Daerah (Polda) Bali dan Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali di Markas Polda (Mapolda) Bali, Denpasar, Selasa (14/4/2026). Kedatangan rombongan legislatif tersebut diterima langsung oleh Kapolda Bali, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si., beserta jajaran pejabat utama Polda Bali.

Audiensi dipimpin Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., bersama Wakil Ketua Pansus TRAP Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, S.E. (Gung Cok), Wakil Sekretaris Pansus TRAP Dr. Somvir, serta anggota Gede Harja Astawa. Kehadiran para pimpinan fraksi di DPRD Bali tersebut menunjukkan keseriusan lembaga legislatif dalam mengawal isu-isu strategis daerah.

“Kami dari Pansus TRAP DPRD Bali mengucapkan terima kasih atas penerimaan Bapak Kapolda Bali. Ini menjadi momentum penting karena seluruh kekuatan pimpinan fraksi hadir—ada Ketua Fraksi Golkar, Ketua Fraksi Demokrat-NasDem, dan ada Ketua Fraksi Gerindra-PSI—untuk bersama-sama membahas masa depan Bali,” ujar I Made Supartha yang juga menjabat Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali.

Baca juga :  Pemkab Badung Terima Entry Meeting BPK, Lakukan Pemeriksaan Interim LKPD 2023

Ia menjelaskan, masa kerja Pansus TRAP telah resmi diperpanjang pada 6 April 2026 lalu dan langsung bergerak cepat melakukan pendalaman terhadap berbagai persoalan tata ruang, aset, serta perizinan. Sejumlah peninjauan lapangan pun telah dilakukan guna memastikan kondisi faktual di tengah dinamika pembangunan yang semakin masif.

Dalam pembahasannya, Pansus TRAP menegaskan bahwa pembangunan Bali harus berpijak pada regulasi yang jelas dan terukur. Sejumlah peraturan daerah (Perda) strategis menjadi rujukan utama, di antaranya Perda Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bali, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023 tentang Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125.

Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan dan Larangan Sistem Nominee, serta Perda Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA) Provinsi Bali sebagai barometer kepariwisataan berbasis budaya dan berkelanjutan.

Regulasi daerah tersebut turut diperkuat payung hukum nasional, meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU Nomor 27 Tahun 2007 juncto UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, serta UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Baca juga :  Kapolda Irjen Pol Putu Jayan Ucapkan Terimakasih Kepada Seluruh Masyarakat Bali

Menurut Supartha, seluruh aturan tersebut merupakan turunan visi besar Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menempatkan keseimbangan antara manusia, alam, dan budaya sebagai prinsip utama pembangunan. “Bali sudah memiliki aturan yang jelas, termasuk soal tata ruang, dan akan ada rencana ketinggian bangunan yang berbasis nilai budaya. Ke depan, semua pihak harus mengikuti aturan tersebut,” tegasnya.

Supartha juga menyinggung adanya dinamika di lapangan, termasuk dorongan perubahan kebijakan dari sejumlah pihak yang dinilai perlu dikaji dan dievaluasi secara komprehensif agar tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan maupun tata ruang Bali. Dalam konteks itulah, sinergi antara Pansus TRAP dan Polda Bali menjadi kunci penting dalam menjaga keamanan, melindungi aset negara, serta memastikan perizinan berjalan sesuai ketentuan hukum.

Menanggapi hal tersebut, Kapolda Bali Irjen Pol. Daniel Adityajaya menyatakan kesiapan jajarannya untuk mendukung penuh langkah-langkah strategis DPRD Bali. Ia mengungkapkan bahwa Polda Bali telah mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi melalui aplikasi Cakra Waspada (Cakrawalasi) untuk memantau aktivitas Warga Negara Asing (WNA) di Pulau Dewata.

Baca juga :  Komisi II DPRD Bali Siap Bentuk Pansus Tanggulangi Masalah Distribusi Ternak

“Kami memiliki sistem untuk memantau orang asing. Jika ada aktivitas mencurigakan atau tujuan yang tidak jelas, kami bisa bergerak cepat. Ini bagian dari upaya menjaga Bali,” ujarnya.

Kapolda Bali menilai pengawasan terhadap aktivitas orang asing merupakan bagian integral dalam menjaga ketertiban tata ruang di tengah tingginya arus kunjungan global ke Bali. Ia pun menegaskan komitmen Polda Bali untuk terus bersinergi dengan Pansus TRAP dalam mengawal visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta mendukung kebijakan strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster.

“Polda Bali siap bersinergi menjaga tata ruang, aset, dan perizinan agar tetap tertib dan sesuai arah pembangunan Bali,” tegas Irjen Pol. Daniel Adityajaya.

Sebagai simbol kolaborasi kelembagaan, pertemuan tersebut diakhiri dengan pertukaran cenderamata antara Pansus TRAP DPRD Bali dan Polda Bali. Pada kesempatan yang sama, Pansus TRAP turut menyerahkan dokumen hasil rekomendasi kepada Polda Bali sebagai bahan penguatan dalam pengawalan kebijakan penataan ruang dan perlindungan aset di Pulau Dewata. Dp-MD

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button