Kadisos Luh Ayu Aryani: Angka Kemiskinan Ekstrim di Bali 0,54 Persen

DENPASAR, MataDewata.com | Kepala Dinas Sosial P3A Provinsi Bali (Kadisos), Dr.drh. Luh Ayu Aryani, M.P., mengungkapkan angka kemiskinan ekstrim di Provinsi Bali mencapai 0,54 persen dan miskin konvensional 4.25 persen. Hal tersebut disampaikan secara langsung saat ditemui awak media pada saat acara “Bhakti Sosial Ngrombo” di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Kamis (14/3/2024).

Lanjut menyampaikan bahwa aksi sosial yang dilaksanakan secara rutin oleh Kesbangpol merupakan tugas bersama untuk membantu masyarakat miskin. Disaat yang bersamaan kegiatan ini juga menjadi bagian terpenting untuk pencegahan stunting.

“Acara Ngrombo ini adalah tugas dari seluruh pihak, kebetulan kaitan dengan Dinas sosial bagaimana kita memberikan satu kesejahteraan kepada masyarakat. Tadi yang datang dan yang berikan bantuan kan mungkin miskin ekstrim kemudian juga ada disabilitas, miskin yang konvensional. Tentu saya sangat berterimakasih sekali karena ada juga gerakan Ngrombo dari sinergi antara Kesbangpol kemudian juga seluruh ormas dan yayasan untuk bisa bersama-sama berkolaborasi di dalam pengentasan baik miskin ekstrim dan miskin konvensional. Itu dalamnya ada juga kaitan dengan ibu hamil itu gerakan dari hulu untuk pencegahan stunting,” ujar Luh Ayu Aryani.

Luh Ayu Aryani juga mengungkapkan bahwa kemiskinan ekstrim di Provinsi Bali terus bergulir sesuai dengan data setiap tahun. Menurutnya aksi-aksi sosial seperti Bhakti Sosial Ngrombo ini tidak hanya untuk satu elemen saja, oleh sebab masing-masing elemen memiliki koordinasi tersendiri termasuk Dinsos.

“Kalau miskin ekstrim itu 0,54 persen jadi itu masih bergulir datanya. Data itu kan update setiap tahun kalau dari P3KE dan juga dikoordinir oleh Bappeda kalau di Provinsi Bali. Tentu kami Dinas sosial, kaitan dengan aksi sosial itu karena Ngrombo ini tidak hanya untuk dinas sosial. Koordinator untuk dinas sosial itu dari Bappeda,” ungkapnya.

Lebih lanjut Luh Ayu Aryani menjelaskan bahwa Dinas Sosial hingga saat ini telah melakukan pendataan masyarakat untuk mengetahui jumlah angka kemiskinan ekstrim dan memastikan data-data yang terkumpul tidak ada yang tercecer dan benar-benar valid sehingga langkah selanjutnya dapat diintervensi bilamana terdapat masyarakat yang membutuhkan.

“Kita gerakannya juga sampai tingkat Desa karena TKSK kami dan juga pendamping PKH dari kementerian sosial itu sudah gerak cepat juga bagaimana mereka mendata sampai ke tingkat Desa miskin ekstrim dan konvensional karena ada juga data yang tercecer mungkin ada di pelosok bale bukit dan lain sebagainya. Itu yang memang kita sasar memang untuk intervensi baik dari relawan, pegiat sosial, yayasan dan juga CSR baik dari kementerian sosial, baik untuk pemberdayaan kemudian juga untuk kemandirian dari yang miskin,” jelasnya.

Terakhir dirinya menambahkan bahwa tenaga kerja kesejahteraan sosial itu ada di setiap kecamatan tetapi wilayah kerjanya sampai ke tingkat Desa untuk melakukan pendataan secara berkala. “Jadi data-data terkait dengan yang masuk DTKS untuk asesmen lebih lanjut misalnya ada rumah yang tidak layak huni jadi kami intervensi melalui bisa dana APBD kemudian dari APBN untuk yang kementerian sosial juga dari CSR, pegiat sosial relawan Bali,” tutupnya. On-MD