DPRD Bali Gelar Rapat Paripurna ke-21, Bahas Penambahan Penyertaan Modal di Bank BPD
Perkuat Modal Inti Menuju KBMI 2
DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna Ke-21 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (14/1/2026). Agenda utama sidang kali ini adalah mendengarkan penjelasan Gubernur Bali terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, didampingi Wakil Ketua Wayan Disel Astawa dan Ida Gede Komang Kresna Budi serta dihadiri mayoritas anggota dewan. Turut hadir dalam sidang tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Usai membuka rapat paripurna, Dewa Made Mahayadnya memberikan kesempatan penuh kepada Gubernur Koster untuk menyampaikan penjelasan secara terperinci dari podium. Dalam pemaparannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa Ranperda ini merupakan wujud komitmen Pemprov Bali untuk menjaga keberlanjutan perekonomian daerah sekaligus memperkuat peran bank daerah sebagai mitra strategis pembangunan Pulau Dewata.
“Kita menyadari bahwa tantangan ekonomi ke depan semakin dinamis, seiring dengan konsolidasi industri perbankan nasional berbasis Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti. Dalam konteks tersebut, penguatan permodalan Bank BPD Bali bukan semata-mata keputusan bisnis, melainkan langkah strategis agar bank daerah kita tetap kuat, berdaya saing, serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat dan dunia usaha di Bali,” ujar Gubernur Koster.
Ia menilai kinerja PT BPD Bali selama ini menunjukkan kondisi yang sehat dengan tingkat profitabilitas baik, kualitas aset terjaga, serta likuiditas dan permodalan yang memadai. Penyertaan modal daerah ini diharapkan mampu memperluas pembiayaan sektor produktif khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memperkuat layanan keuangan pemerintah daerah, serta mendorong transformasi digital yang semakin efisien dan akuntabel.
“Berdasarkan hasil kajian investasi, Pemerintah Provinsi Bali memandang perlu melakukan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham PT BPD Bali berupa uang dan pemindahtanganan atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi Bali dengan jumlah keseluruhan Rp445 miliar yang berupa penyertaan modal uang Rp300 miliar serta inbreng aset tanah senilai Rp145 miliar, yang dinilai secara independen dan memenuhi ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah,” ungkapnya.
Lebih lanjut, skema penyertaan modal tersebut dirancang tidak hanya untuk memperkuat struktur permodalan dan mempercepat pemenuhan ambang batas modal inti menuju Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2, tetapi juga menjaga rasio kecukupan modal dan ketahanan risiko di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan daerah.
Pemprov Bali berkomitmen melaksanakan kebijakan ini secara hati-hati, transparan, dan bertanggung jawab dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, sembari mengharapkan masukan serta persetujuan bersama dari DPRD Provinsi Bali.
Menindaklanjuti penjelasan Gubernur, pimpinan sidang melalui Wakil Ketua DPRD Bali Wayan Disel Astawa menugaskan Ketua Komisi II DPRD Bali, Agus Linggih, bersama Gede Kusuma Putra untuk membahas Ranperda tersebut sesuai mekanisme yang berlaku. Setelah disepakati forum, Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya menutup rapat paripurna yang dilanjutkan dengan ramah tamah. Dp-MD
