Sekda Bali Dorong Peningkatan Kompetensi dan Integritas Pejabat Pengadaan untuk Cegah Korupsi
DENPASAR, MataDewata.com | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendorong seluruh pejabat pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah untuk terus memperkuat kompetensi, profesionalisme, dan integritas guna mewujudkan tata kelola yang transparan serta bebas dari praktik korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Seminar Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI) di Ballroom Grand Santhi Hotel, Denpasar, Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Dewa Made Indra menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak lagi dapat dipandang sebatas proses administratif untuk memenuhi kebutuhan instansi dan merealisasikan anggaran semata.
Lebih dari itu, PBJ wajib ditempatkan sebagai instrumen strategis pembangunan yang mampu menciptakan nilai tambah, mendongkrak kualitas pelayanan publik, memperkuat daya saing, serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional di tengah besarnya alokasi anggaran dan pesatnya perkembangan teknologi digital.
Menghadapi tantangan yang kian dinamis tersebut, Sekda Bali menaruh perhatian khusus pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus integritas aparatur. Ia mengingatkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area paling rawan terhadap praktik korupsi, di mana potensi penyimpangan dapat terjadi di berbagai tahapan, mulai dari proses perencanaan, pembayaran, hingga serah terima barang.
Untuk menutup celah korupsi, diperlukan pembenahan tata kelola secara menyeluruh melalui penyederhanaan regulasi, penguatan kelembagaan unit kerja pengadaan barang dan jasa yang bersifat permanen, peningkatan profesionalisme SDM, serta optimalisasi sistem informasi dan pengadaan berbasis elektronik. Namun, seluruh instrumen tersebut harus dibarengi dengan penguatan moral aparatur.
“Peningkatan integritas memegang peranan penting. Karena sebagus apa pun regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi yang diterapkan, penyimpangan tetap berpeluang terjadi jika integritas pelaku pengadaan masih rendah,” tegas Dewa Made Indra dalam sambutannya.
Pada kesempatan yang sama, Sekda Bali mengapresiasi kiprah IFPI sebagai organisasi profesi yang mewadahi para pejabat fungsional pengadaan dalam membangun profesionalisme. Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum IFPI, Deby Sandra, mengingatkan seluruh anggota agar tidak hanya memahami regulasi, tetapi juga menerapkannya secara konsisten di lapangan demi memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Jalankan tugas sesuai aturan agar ada hasil serta kontribusi bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan organisasi dapat diukur dari seberapa besar manfaatnya bagi anggota dan berdampak bagi kemajuan pembangunan,” ujar Deby Sandra.
Sementara itu, Dewan Pengawas IFPI, Roni Dwi Susanto, berharap forum Rakernas ini mampu menghasilkan keputusan dan program kerja yang realistis serta aplikatif bagi peningkatan kualitas pengadaan pemerintah. Adapun Rakernas dan Seminar Nasional IFPI yang berlangsung selama dua hari ini turut dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) IFPI Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jambi, dan Kalimantan Timur, sekaligus menjadi momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-3 DPW IFPI Bali. Hp-MD
