Rapat Paripurna ke-43 DPRD Bali, PU Fraksi Terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025
Evaluasi Kinerja dan Soroti Silpa Rp712 Miliar hingga Pungutan Wisman
DENPASAR, MataDewata.com | DPRD Provinsi Bali menggelar Rapat Paripurna ke-43 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 dengan agenda Pandangan Umum (PU) fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 serta pendapat gubernur mengenai Raperda Inisiatif Dewan tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Bali, Renon, Denpasar, Jumat (10/7/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya didampingi Wakil Ketua Komang Nova Sewi Putra ini turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, perwakilan Forkopimda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta kelompok ahli DPRD.
Dalam penyampaian PU Fraksi Partai Golkar, juru bicara Wayan Gunawan mengapresiasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang melampaui target dari Rp4,21 triliun menjadi Rp4,62 triliun lebih (109,76 persen) berkat lonjakan retribusi aset di Nusa Dua sebesar Rp909 miliar (206,97 persen).
Namun menyoroti Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Rp712 miliar lebih serta implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pungutan Wisatawan Asing (PWA) senilai Rp369 miliar yang baru dibayar sekitar 35 persen dari 7 juta wisman lewat Aplikasi Love Bali.
Sementara itu, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan AA Gede Agung Suyoga mencermati capaian pendapatan daerah sebesar 105,82 persen yang perlu diperkuat lewat digitalisasi, sekaligus mempertanyakan serapan belanja daerah yang hanya terealisasi 88,42 persen dari pagu anggaran akibat efisiensi, keterlambatan kegiatan, kendala pengadaan barang dan jasa, atau hambatan administratif.
“Karena itu kami mendorong Gubernur untuk terus menerus berupaya melakukan kerja sama dengan berbagai pihak yang kompeten. Di antaranya dengan Otoritas Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali dan maskapai penerbangan internasional guna mengintegrasikan tarif retribusi PWA secara langsung ke dalam komponen tiket penerbangan atau sistem Visa on Arrival (VoA),” ujar Wayan Gunawan.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Gerindra-PSI Gede Harja Astawa mencatat ketimpangan rincian realisasi PAD Rp4,628 triliun (109,77 persen dari target Rp4,216 triliun), yakni retribusi daerah mencapai Rp909,595 miliar (206,98 persen dari Rp439,467 miliar), sedangkan lain-lain PAD yang sah hanya terealisasi Rp599,047 miliar (79,31 persen dari Rp755,352 miliar).
Adapun juru bicara Fraksi Demokrat-Nasdem Gusti Ayu Mas Sumatri menyoroti penurunan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kabupaten Karangasem tahun 2026 menjadi Rp18 miliar lebih dari sebelumnya Rp25 miliar lebih, sehingga mendesak pemerintah memanfaatkan Silpa Rp712 miliar lebih untuk membiayai rehabilitasi RSUD Karangasem sesuai usulan Rp90 miliar demi pemerataan layanan kesehatan.
“Terhadap ketimpangan rincian PAD tersebut, kami merekomendasikan kepada Gubernur menjadi perhatian dalam penyusunan dan pembahasan target PAD dalam Perubahan APBD TA 2026,” ujar Harja Astawa.
Usai seluruh pandangan umum dibacakan, keempat fraksi menyerahkan dokumen resmi kepada Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya untuk diteruskan kepada Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta. Rangkaian rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penyampaian pendapat gubernur oleh Wagub Giri Prasta terkait Raperda Inisiatif DPRD Bali tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah. Dp-MD
