Pansus TRAP DPRD Bali Dorong Perlindungan Ketat dan Pembatasan Komersialisasi Pulau Menjangan
Jaga Keseimbangan Ekologis dan Spiritual Bali

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong penetapan Pulau Menjangan sebagai kawasan lindung spiritual dan ekologis yang dijaga secara ketat dari ekspansi komersial berskala besar. Langkah strategis tersebut dinilai krusial guna menjaga keseimbangan antara upaya konservasi alam dan pelestarian nilai-nilai spiritual Pulau Dewata.
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., yang juga anggota Komisi I serta Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bali, menegaskan bahwa pengelolaan Pulau Menjangan tidak boleh semata-mata berorientasi pada pendekatan administratif maupun kepentingan ekonomi jangka pendek. Menurutnya, kawasan tersebut harus diposisikan sebagai ruang perlindungan ganda, yakni perlindungan ekologis sekaligus spiritual.
“Pulau Menjangan harus dijaga sebagai kawasan hening yang mendukung praktik spiritual, kontemplasi, dan pemurnian diri, sekaligus tetap menjadi bagian dari sistem konservasi alam,” ungkap I Made Supartha.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat hanya berperan sebagai regulator administratif, tetapi juga wajib hadir sebagai penyelenggara pelayanan publik yang memperhatikan kesejahteraan batin masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Pansus TRAP mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan pemerintah kabupaten agar menetapkan Pulau Menjangan sebagai zona perlindungan yang membatasi aktivitas komersial berskala besar, termasuk pembangunan akomodasi wisata masif.
Menurut Supartha, setiap pemanfaatan ruang di kawasan itu harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, konservasi, serta penghormatan terhadap kesucian kawasan. Intensitas kunjungan wisatawan pun perlu dikendalikan secara ketat sesuai daya dukung lingkungan agar tidak merusak keseimbangan alam maupun atmosfer religius yang ada.
Lebih lanjut, Pansus TRAP menekankan bahwa konsep perlindungan kawasan suci di Bali telah berkembang menjadi bagian integral dari kebijakan tata ruang modern. Radius kesucian tidak hanya sebatas melindungi fisik bangunan pura, melainkan juga mencakup lanskap, atmosfer spiritual, hingga keheningan pelaksanaan ritual, sehingga menempatkan negara sebagai aktor aktif dalam menjaga nilai religius masyarakat.
Dalam kerangka kosmologi Hindu Bali, Pulau Menjangan dipandang sebagai bagian dari konsep Tri Wana yang mencakup kawasan hutan sakral dengan fungsi spiritual, ekologis, dan sosial. Oleh karena itu, Pansus TRAP mengusulkan Pulau Menjangan ditetapkan sebagai zona inti sakral dengan tingkat perlindungan tertinggi yang bebas dari eksploitasi komersial.
Sementara kawasan Taman Nasional Bali Barat (TNBB) yang mengelilinginya berfungsi sebagai zona penyangga dengan aktivitas terbatas berbasis konservasi. “Penetapan kawasan lindung ini bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi menegaskan arah pembangunan Bali yang berimbang antara dimensi material dan non-material,” tegas Supartha.
Ia juga menilai penguatan instrumen pengendalian tata ruang menjadi kebutuhan mendesak guna mencegah alih fungsi kawasan lindung yang menyimpang dari rencana. Pengawasan tata ruang harus dijalankan secara preventif dan terintegrasi demi menjamin keberlanjutan lingkungan hidup serta kesucian spiritual Bali bagi generasi mendatang. Dp-MD



