DPRD Badung Matangkan Pembahasan 4 Raperda dan RAPBD 2027
BADUNG, MataDewata.com | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026-2027 di Ruang Sidang Utama Gosana Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Mangupura, Senin (9/11/2026).
Rapat paripurna ini mengagendakan penyampaian Jawaban Pemerintah (Japem) atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Badung terkait empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis.
Jalannya persidangan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II I Made Wijaya, serta Wakil Ketua III I Made Sunarta.
Kehadiran seluruh anggota lembaga legislatif tersebut menunjukkan komitmen dan pengawalan ketat DPRD Badung dalam memastikan setiap produk hukum daerah yang dibentuk benar-benar memberikan manfaat optimal bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan krama Badung.
Dari jajaran eksekutif, hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa didampingi Sekda Badung Ida Bagus Surya Suamba, perwakilan Forkopimda, pimpinan OPD, direksi BUMD, unsur KPU dan Bawaslu, hingga jajaran Camat dan Perbekel/Lurah se-Kabupaten Badung.
Keempat Raperda krusial yang menjadi fokus pembahasan mencakup Raperda Penyertaan Modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Raperda Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Bali Mandara, Raperda Pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Melalui agenda rapat paripurna ini, DPRD Badung menegaskan perannya dalam fungsi pengawasan dan penganggaran untuk menyelaraskan masukan dari fraksi-fraksi dewan dengan komitmen eksekutif.
Pembahasan komprehensif atas Jawaban Pemerintah ini menjadi pijakan vital sebelum DPRD Badung melanjutkan tahapan kerja ke tingkat Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD demi mengawal pengesahan RAPBD 2027 dan penyelesaian regulasi daerah yang tepat sasaran. Db-MD
