Dukung Pembangunan Berbasis Partisipasi, Pemkab Jembrana Salurkan Hibah Rp7,7 Miliar ke 229 Kelompok
JEMBRANA, MataDewata.com | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jembrana kembali menunjukkan komitmen nyatanya dalam menyokong kegiatan pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran dana hibah daerah kepada 229 kelompok masyarakat di Jembrana dengan total alokasi anggaran mencapai Rp 7.773.034.000 (Rp7,77 miliar lebih).
Penyerahan bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, di Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Senin (9/11/2026).
Dalam arahannya, Bupati I Made Kembang Hartawan mengungkapkan bahwa di tengah situasi efisiensi keuangan daerah yang penuh tantangan, Pemkab Jembrana terus berupaya maksimal mengalokasikan anggaran untuk kepentingan krama.
Langkah ini ditempuh melalui penghematan internal birokrasi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta membangun komunikasi lintas daerah dengan Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar demi menyerap aspirasi pembangunan warga.
Bupati Kembang juga mewanti-wanti seluruh kelompok penerima hibah agar taat asas dan tertib administrasi, khususnya dalam menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara transparan dan tepat waktu. “Manfaatkanlah dana ini dengan sebaik-baiknya.
Pelaksanaan harus baik, pertanggungjawaban juga harus baik,” tegas Bupati Kembang. Ia menyadari nilai bantuan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh proposal usulan warga, sehingga budaya gotong royong dan swadaya masyarakat harus terus dipelihara agar hasil pembangunan tetap optimal.
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Jembrana, I Ketut Armita, merinci bahwa penyaluran hibah pada APBD Perubahan ini dialokasikan melalui tujuh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu.
Rincian penerima meliputi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata (169 kelompok), Badan Kesbangpol (24 kelompok), Dinas PUPRP Hub (11 kelompok), Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan (10 kelompok), Dinas Dikpora (8 kelompok), Dinas PMD-PPPAKB (4 kelompok), serta Dinas Kesehatan dan Sosial (3 kelompok).
“Administrasi yang dipersyaratkan sudah dipenuhi seluruhnya, sehingga pencairan di bulan November 2026 ini sudah bisa diproses secara penuh dengan catatan pertanggungjawaban dana (LPJ) maksimal diserahkan pada 10 Januari 2027,” pungkas Armita. Hj-MD
