Pansus TRAP DPRD Bali Soroti Carut-Marut Tanah DN 98

DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali kembali menyoroti polemik pensertifikatan tanah di Desa Pecatu dan Desa Sempidi, Kabupaten Badung, yang hingga kini dinilai berlarut-larut tanpa kepastian hukum.

Guna mengurai persoalan tersebut, Pansus TRAP menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Badung, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali, serta pihak-pihak terkait lainnya di Denpasar, Kamis (9/4/2026).

Rapat tersebut dihadiri lengkap oleh jajaran Pansus TRAP DPRD Bali, yakni Ketua Pansus Dr. (c) I Made Supartha, S.H., M.H., Wakil Ketua Pansus AA Bagus Tri Candra Arka, Sekretaris Pansus I Dewa Nyoman Rai, Wakil Sekretaris Pansus Somvir, serta para anggota pansus meliputi Gede Harja Astawa, Ketut Rochineng, Nyoman Budiutama, I Wayan Gunawan, I Wayan Tagel Winarta, dan I Wayan Bawa bersama Kelompok Ahli.

Pansus TRAP menegaskan bahwa persoalan yang berkaitan dengan kawasan DN 98 seharusnya tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan, mengingat sejumlah fakta administrasi sebelumnya telah dinyatakan jelas.

Ketua Pansus TRAP DPRD Bali, I Made Supartha, secara tegas mempertanyakan lambannya penyelesaian kasus tersebut dan menilai tidak ada alasan bagi instansi terkait untuk terus menunda keputusan apabila status pencatatan tanah sudah terang.

“Kalau memang tidak tercatat sebagai aset, ya harus jelas. Kenapa harus berlama-lama? Ini lembaga apa sebenarnya kalau hal yang sudah clear saja tidak bisa diselesaikan cepat?” tegas I Made Supartha.

Ia juga menyoroti adanya indikasi ketidakteraturan di lapangan, mulai dari munculnya tanah yang telah bersertifikat hingga dugaan praktik pengkaplingan yang kemudian diperjualbelikan kepada pihak tertentu. Kondisi tersebut dinilai sangat berpotensi memicu persoalan hukum baru apabila tidak segera ditangani secara tegas dan transparan.

Tidak hanya itu, Made Supartha meminta agar seluruh instansi terkait tidak saling lempar tanggung jawab, sekaligus mendorong penelusuran langsung ke lapangan guna memastikan kesesuaian antara data administrasi dan kondisi riil.

Dari aspek hukum, Pansus TRAP menekankan bahwa penyelesaian sengketa pertanahan sejatinya dapat ditempuh melalui mekanisme administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembatalan hak atas tanah jika terbukti mengandung cacat administrasi. “Kalau ada cacat administrasi, mekanismenya sudah jelas. Tidak perlu berlarut-larut. Ini bisa diselesaikan,” ujarnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada lambannya respons pemerintah terhadap pengaduan masyarakat. Pansus TRAP mengungkap adanya laporan tertulis dari warga yang belum mendapatkan jawaban hingga lebih dari lima bulan, sebuah kondisi yang dinilai tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik.

“Surat masyarakat jangan didiamkan. Harus dijawab. Jangan sampai mereka terkatung-katung tanpa kepastian,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa, menjelaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dalam menangani polemik lahan tersebut. Namun, ia menekankan perlunya prinsip kehati-hatian karena persoalan ini menyangkut aset daerah yang memiliki konsekuensi hukum serius.

Menurutnya, status tanah DN hingga saat ini masih dalam proses penelusuran historis (history aset) dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk BPN.

Berdasarkan data sementara yang dihimpun BPKAD, total luas lahan mencapai sekitar 15 hektare dengan sisa sekitar 2,9 hektare yang belum tercatat secara administrasi, sementara sebagian lahan lainnya telah bersertifikat namun masih memerlukan penelusuran lebih lanjut terkait asal-usulnya.

“Kami berhati-hati karena ini menyangkut aset. Semua harus ditelusuri secara detail agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” jelas Ketut Maduyasa.

Meski demikian, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan bahwa alasan kehati-hatian tidak boleh dijadikan pembenaran untuk memperlambat penyelesaian masalah. DPRD Bali memastikan akan terus mengawal kasus tanah DN 98 hingga tuntas, termasuk mengevaluasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan sertifikat di kawasan tersebut demi menjamin kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola pemerintahan. Dp-MD