Pansus TRAP DPRD Bali Dorong Moratorium Bangunan Demi Selamatkan Jatiluwih
Petani Diminta Tetap Jadi Pusat Perhatian
DENPASAR, MataDewata.com | Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali mendorong moratorium bangunan demi menyelamatkan Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, sebagai Situs Warisan Budaya Dunia (WBD) UNESCO sekaligus memastikan kesejahteraan petani subak tetap menjadi pusat perhatian. Penegasan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus TRAP DPRD Provinsi Bali di Denpasar, Kamis (8/1/2026).
Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Made Supartha menyatakan bahwa masifnya tekanan pembangunan pariwisata dan alih fungsi lahan berpotensi menggerus sistem subak serta memicu pencabutan status warisan dunia dari UNESCO.
Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan konsistensi perlindungan lahan melalui kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), sekaligus merekomendasikan moratorium terhadap 13 bangunan di kawasan WBD Jatiluwih berdasarkan temuan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
“Moratorium ini bukan untuk mematikan, tapi untuk menata. Tanggung jawab utamanya ada pada Pemkab Tabanan, namun pemerintah provinsi dan masyarakat juga harus ikut mengawasi,” ujar Made Supartha.
Meski demikian, Pansus TRAP menegaskan perlindungan kawasan WBD tidak boleh membebani petani subak, melainkan mendorong pengembangan usaha berbasis komunitas pertanian berkelanjutan yang terintegrasi dengan pariwisata budaya secara adil.
Selain aspek tata ruang dan ekonomi, Pemkab Tabanan juga didorong mengevaluasi kelembagaan pengelolaan Jatiluwih dengan mempertimbangkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) khusus yang profesional, transparan, dan berpihak pada petani.
“Petani harus merasakan manfaat langsung dari status warisan budaya dunia ini. Kalau mereka sejahtera, pelestarian akan berjalan dengan sendirinya,” ungkapnya.
Melalui langkah penataan yang tegas namun berkeadilan ini, Pansus TRAP DPRD Bali berharap lanskap budaya Desa Jatiluwih tetap lestari sesuai standar warisan dunia. Sinergi pengawasan lintas pemerintah dan penguatan kelembagaan diharapkan mampu menghadirkan ruang hidup yang sejahtera bagi para petani subak yang telah menjaga harmoni alam Bali selama berabad-abad. Dp-MD
