Terpikat Lompatan KBLBB Jakarta DPRD Bali Gaspol Energi Bersih

JAKARTA, MataDewata.com | Langkah agresif Pemprov DKI Jakarta dalam menggarap ekosistem Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menyedot perhatian serius insan pers dari Pulau Dewata. Guna mengakselerasi Bali Energi Bersih secara hulu-hilir, Sekretariat DPRD Provinsi Bali bersama Forum Wartawan DPRD Bali (Forward) menggelar studi tiru ke Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Provinsi DKI Jakarta, Selasa (7/7/2026).
Rombongan yang memboyong 31 wartawan lintas media tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris DPRD Provinsi Bali, Ketut Nayaka, didampingi Kabag Persidangan dan Fasilitasi Fungsi DPRD Bali Gusti Agung Nyoman Alit Wikrama serta Kabag Umum I Kadek Putra Suantara. Kehadiran tim Bali diterima hangat oleh Subkelompok Ketenagalistrikan Dinas TKTE DKI Jakarta, Nurasih Hery Putranti.
Sekwan Ketut Nayaka mengungkapkan bahwa Bali sebenarnya telah memiliki fondasi hukum pionir melalui Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih. Namun, adopsi KBLBB di Bali dirasa masih lambat karena baru mencatatkan sekitar 9.700 unit motor listrik dan 4.511 unit mobil listrik yang didominasi armada taksi.
“Populasi kendaraan listrik pribadi di Bali belum signifikan. Bahkan kendaraan dinas listrik baru dipakai oleh Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda. Kami datang untuk menimba strategi DKI agar transisi energi di Bali bisa melompat lebih cepat,” terang Nayaka.
Peluang lompatan tersebut kian terbuka lebar saat Nurasih Hery Putranti membeberkan peta jalan (roadmap) Jakarta Bebas Emisi 2050. Lewat Pergub Nomor 90 Tahun 2021, Jakarta membidik reduksi emisi karbon hingga 35,67 juta ton COβ pada 2030, di mana sektor transportasi menyumbang porsi pemangkasan sebesar 30 persen. Jakarta menargetkan pengoperasian 10.047 unit bus listrik Transjakarta pada 2030, di mana 500 unit di antaranya sudah mengaspal.
Kesiapan infrastruktur Jakarta pun terbilang fantastis. Sebanyak 1.473 unit SPKLU publik di 801 lokasi telah aktif beroperasi dari target 32.589 unit pada 2030, plus pengadaan SPKL privat di komplek Balai Kota dan Kantor DPRD DKI. Nurasih menambahkan bahwa selain infrastruktur, efisiensi konsumsi daya baterai KBLBB yang hemat menjadi daya tarik utama yang perlu terus diedukasikan kepada publik. Terobosan dan kesiapan ekosistem DKI Jakarta inilah yang siap diadopsi DPRD Bali untuk mendorong percepatan regulasi, penyediaan SPKLU, serta konversi kendaraan umum di Pulau Seribu Pura. Hj-MD



