Desa Tohpati Jadi Percontohan, Bupati Satria Hadiri Penilaian Desa Antikorupsi 2026

Dorong Budaya Integritas dan Transparansi Tata Kelola

KLUNGKUNG, MataDewata.com | Bupati Klungkung I Made Satria menghadiri kegiatan Penilaian Desa Antikorupsi Provinsi Bali Tahun 2026 di Balai Masyarakat Desa Tohpati, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Kamis (29/10/2026). Desa Tohpati terpilih menjadi salah satu desa percontohan program Desa Antikorupsi di Provinsi Bali.

Keikutsertaan Desa Tohpati diharapkan mampu mendorong penerapan nilai-nilai integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penguatan integritas tersebut mencakup pengelolaan anggaran, penataan aset desa, serta peningkatan pelayanan publik yang berorientasi penuh pada kepentingan masyarakat.

Baca juga :  Bupati Sanjaya Canangkan Pasar Murah Serentak Menjelang Hari Raya Galungan dan Kuningan

Dalam sambutannya, Bupati I Made Satria menegaskan bahwa program Desa Antikorupsi bukan sekadar slogan, formalitas di atas kertas, atau ajang penilaian semata. Program ini menekankan pada implementasi nyata di lapangan demi mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

β€œDesa antikorupsi mengedepankan implementasi nyata di lapangan demi mengubah budaya korupsi menjadi budaya antikorupsi yang berkelanjutan. Perubahan ini tidak cukup hanya dengan menyusun dokumen administrasi yang rapi, tetapi harus terwujud dalam kerja nyata sehari-hari,” ujar Bupati Satria.

Baca juga :  Putri Koster Dorong Produk Lokal dan Bunga Kasna Karangasem Makin Berdaya di Pasar Rakyat

Bupati Satria mengajak seluruh komponen masyarakat untuk menggalakkan gerakan budaya antikorupsi, memahami pemahaman gratifikasi, serta menjadikan kepantasan dan kepatuhan sebagai budaya hidup.

Pihaknya juga meminta tim penilai dari Provinsi Bali agar menjalankan proses penilaian secara objektif dan transparan. Apapun hasil penilaian yang diberikan nantinya diharapkan dapat menjadi acuan bagi Desa Tohpati maupun desa-desa lainnya di Kabupaten Klungkung dalam menerapkan budaya antikorupsi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Hk-MD

Baca juga :  Salurkan Hibah Rp50 Miliar Lebih, Badung Angelus Buana Hadir di Kota Denpasar

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button